UU TPKS Hadiah Hari Kartini bagi Perempuan Indonesia

:


Oleh Wandi, Jumat, 22 April 2022 | 21:34 WIB - Redaktur: Untung S - 273


Jakarta, InfoPublik - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, menilai disahkannya Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), merupakan hadiah di Hari Kartini bagi para perempuan Indonesia yang telah diperjuangkan bersama-sama.

Hal itu disampaikan Puan, saat bersama Aggota DPR RI, Diah Pitaloka dan Krisdayanti menerima kelompok-kelompok perempuan.

Dalam acara itu, kelompok-kelompok perempuan mengucapkan rasa terima kasih atas disahkannya UU TPKS serta meminta dan mendukung pengimplementasiannya. 

Menurut Puan, dirinya melihat banyaknya dukungan yang kemudian meminta agar implementasi dari UU TPKS itu dapat berjalan menjadi cita-cita bersama. 

"Itu (UU TPKS) adalah hadiah di hari kartini bagi perempuan Indonesia, anak Indonesia, agar kedepan itu jangan sampai terjadi ada korban kekerasan, namun bagaimana kita mencegah, memitigasi, sehingga undang-undang TPKS memang bisa bermanfaat dalam melindungi dan menjaga serta mencegah jangan sampai ada kekerasan seksual untuk perempuan dari anak khususnya,” ujar Puan saat menemui media di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, dilansir DPR RI,  Jumat (22/4/2022). 

Ketua DPR RI itu pun mengapresiasi dan berterima kasih atas dukungan dari semua elemen bangsa dalam bergotong-royong UU TPKS bisa segera disahkan.

“Nantinya itu (dukungan masyarakat) saya harapkan juga bisa dilakukan dalam pembahasan undang-undang yang lain, sehingga nantinya setiap undang-undang yang kemudian disahkan di DPR akan bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara,” tuturnya.

Politisi fraksi PDI-Perjuangan itu pun meminta masyarakat untuk tetap mengawal implementasi UU TPKS.

“Saya juga meminta kita semua tetap mengawal karena sekarang ada di pemerintah, bahwa aturan-aturan turunan terkait dengan undang-undang TPKS ini bisa segera diselesaikan sehingga implementasi di lapangan itu akan menjadi lebih kuat,” pinta Puan.

Foto: Humas DPR RI