Oleh Yudi Rahmat, Selasa, 22 Maret 2022 | 11:00 WIB - Redaktur: Untung S - 86
Jakarta, InfoPublik – Sikap pemerintah Indonesia sampai saat ini masih berpegang teguh pada pentingnya implementasi lima poin konsensus yang telah ditegaskan oleh Presiden RI Joko Widodo, untuk mengembalikan demokrasi di Myanmar melalui dialog inklusif.
Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI M. Herindra saat menerima kunjungan Perwakilan PBB Officer-in-Charge of UN Women Ms. Pramila Patten di Kemhan, Jakarta.
Kedatangan perwakilan PBB itu adalaj membicarakan yang terjadi di Myanmar dan telah menjadi perhatian khususnya sejak 2017, saat menjabat sebagai The United Nations Special Representative on Sexual Violence in Conflict.
Dalam keterangan tertulis, Senin (21/3/2022) disebutkan, Lima poin konsensus yaitu pertama kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar. Kedua, semua pihak harus menahan diri sepenuhnya.
Ketiga, dimulainya dialog konstruktif antara semua pihak terkait untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat.
Keempat, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN. ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre.
Kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait.
Foto: Biro Humas Setjen Kemhan
Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id
