Pentingnya Kolaborasi Meng-update Kebijakan Pertahanan Negara

:


Oleh Yudi Rahmat, Kamis, 20 Januari 2022 | 09:23 WIB - Redaktur: Untung S - 154


Jakarta, InfoPublik -  Kementerian Pertahanan terus berupaya meng-update kebijakan pertahanan negara yang tepat sasaran, agar Sishankamrata dapat terlaksana dengan baik serta pertahanan dan keamanan Indonesia tetap tangguh dan maju.

Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), M. Herindra, saat membuka Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan (Rapim Kemhan) Tahun 2022, di Kemhan, Jakarta, Rabu (19/1/2022).

Wamenhan mengatakan melalui Rapim Kemhan Tahun ini, diharapkan dapat meningkatkan kerja sama, kolaborasi, koordinasi dan sinergi untuk memastikan terlaksananya Program Kerja Tahun Anggaran 2022 secara baik dan efektif.

Selain itu juga dapat meningkatkan fungsi pengawasan intern dengan melakukan pengawalan terhadap setiap perencanaan program kegiatan, agar Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI kepada Kemhan dapat dipertahankan.

Dijelaskan Wamenhan, berdasarkan UUD 45, tugas Kementerian Pertahanan (Kemhan) adalah menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan. Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

Oleh karenanya, penyelenggaraan pertahanan negara haruslah berpedoman pada Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang mengandalkan semua kekuatan komponen sumber daya yang kita miliki.

Hal ini selaras dengan posisi Kemhan sebagai satu-satunya Entry Point dari pengajuan seluruh keperluan penyelenggaraan pembangunan sistem pertahanan negara, dari Unit Organisasi Kemhan atau TNI dan Exit Point kepada Kementerian dan Lembaga dalam proses pemenuhannya.

Sumber Foto: Biro Humas Setjen Kemhan