:
Jakarta, InfoPublik - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan akses kepemilikan rumah bagi rakyat kecil dan kaum milenial harus dipermudah.
Dunia perbankan, Perumnas, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus saling bersinergi membantu pengadaan rumah layak huni bagi rakyat. DPR RI pun siap mendukung penganggarannya untuk itu.
“Salah satu pekerjaan berat adalah setiap rakyat Indonesia harus memiliki rumah. Anggaran pemerintah harus bisa mensubsidi pembangunan rumah. Kalau itu masih berat karena anggaran terbatas, maka harus ada keringanan pinjaman yang diberikan pemerintah,” kata Muhaimin, sapaan akrab Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu di Cianjur, sebagaimana dilansir DPR RI, Senin (17/1/2022).
DPR RI, kata Muhaimin, siap membantu kebijakan penganggaran untuk pengadaan rumah bagi rakyat. DP 0 persen bisa jadi salah satu solusi untuk mengakses perumahan murah teraebut, selain akses pinjaman perbankan yang mudah untuk perumahan. Muhaimin menyampaikan pandangan ini usai menggelar Bedah Rumah untuk warga di Kampung Legok Jengkol, Desa Majalaya, Kecamatan Cikalongkulon, Cianjur.
"Perbankan dan Kementerian PUPR harus menjalankan seluruh rencana pembangunan rumah yang murah dan terjangkau. Hari ini kaum milenial termasuk kelompok yang terancam tidak punya rumah, karena tanah terbatas dan penghasilannya tidak mencukupi. Itu jadi agenda dan tekad kita semua. Saya harapkan perbankan, pemerintah, PUPR, bahu membahu memneri kemudahan," seru politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Legislator dapil Jawa Timur VIII tersebut menambahkan, dulu ada BTN dan Perumnas yang banyak memberi kemudahan akses kepemilikan rumah. Akses kemudahan itu harus diteruskan agar semua rakyat Indonesia memiliki rumah yang layak huni. Untuk program perumahan rakyat ini, memang dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
Untuk itu, dibutuhkan sinergitas antara perbankan, Kementerian PUPR, pengembang, dan pihak terkait lainnya untuk pengadaan perumahan murah yang masif bagi rakyat.
Foto: Biro Humas DPR