Oleh Eko Budiono, Selasa, 14 September 2021 | 08:06 WIB - Redaktur: Untung S - 184
Jakarta, InfoPublik - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian mengimbau kepala daerah untuk meluruskan niat dalam mengabdikan diri pada rakyat, dan rukun dengan wakilnya.
Menurut Mendagri, pihaknya masih menemukan banyak kasus konflik kepala daerah dan wakilnya.
Bahkan, tak jarang kepala daerah dan wakilnya secara terbuka saling menyerang lewat pernyataan negatif di media massa.
"Ini membuat organisasi pemda tidak sehat dan dipenuhi problem, baik internal maupun eksternal,” kata Mendagri.
Sumber disharmoni atau konflik yang terjadi pada pengampu jabatan di daerah tersebut, kata Mendagri, biasanya berpangkal dari dua hal, yaitu soal kewenangan dan masalah keuangan.
Padahal, kata Mendagri, dalam undang-undang sudah jelas tertulis bahwa kewenangan memimpin pemerintahan daerah adalah sepenuhnya hak kepala daerah.
"Wakil kepala daerah harus paham bahwa kedudukannya adalah membantu kepala daerah guna tercapainya urusan pemerintahan daerah," tegasnya.
Selain itu, Mendagri mengajak para bupati, wali kota, dan wakilnya benar-benar menjiwai semangat dan substansi Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa seluruh kewenangan, tanggung jawab, serta pola hubungan pusat dan daerah secara lengkap dan jelas sudah diatur.
"Kepala daerah dan wakilnya harus sama-sama menjaga hubungan yang baik serta perlu menjaga dan meluruskan niat bersama untuk mengabdi pada masyarakat. Ajakan saya ini terkesan klise namun sejatinya itulah yang harus dikerjakan pemimpin, yaitu mengabdi kepada rakyat," kata Mendagri.
Mendagri juga menyinggung soal tantangan pandemi berikut dampaknya yang sangat membutuhkan kepemimpinan tangguh di daerah. Pemulihan ekonomi menjadi isu penting yang perlu disikapi dari sisi realisasi belanja daerah.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan bahwa perkembangan dunia dan globalisasi pada era Revolusi Industri 4.0 yang berbarengan dengan pandemi COVID-19 telah terjadi disrupsi yang sangat besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, baik pusat maupun daerah.
"Upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat pada era sekarang menuntut pemimpin harus lebih lincah (agile), cepat, adaptif, responsif, inovatif, dan kolaboratif dalam mencari solusi serta dalam menyikapi setiap perubahan yang berjalan begitu cepat," ujar Teguh.
Meski memiliki latar belakang yang berbeda, menurut Teguh, kepala daerah dan wakilnya punya tujuan yang sama, yaitu menjadi pemimpin yang baik, yakni menyejahterakan masyarakatnya, meningkatkan pelayanan publik, dan memajukan daerahnya.
Teguh menilai Pilkada Serentak 2020 secara demokratis berjalan dengan sangat sukses.
Ajang demokrasi tersebut, menghasilkan 261 pasangan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil wali kota.
(Foto: kemendagri.go.id)
Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id
