Dirjen IKP: Tiga Tantangan Pengelolaan Komunikasi Publik Pemerintah 

Jakarta, InfoPublik - Tiga tantangan yang harus dihadapi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Untuk memaksimalkan orkestrasi komunikasi publik yang membuat seluruh lapisan masyarakat percaya terhadap setiap program strategis pemerintah. 

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo, Usman Kansong, mengatakan tantangan yang pertama adalah transformasi komunikasi dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Karena, setiap instansi pemerintah memiliki lembaga atau unit kerja yang berkaitan komunikasi publik. 

Adanya hal itu, tentunya diperlukan serangkaian cara yang efektif dalam mengkoordinasikan seluruh lembaga tersebut supaya lebih harmonis.  Dengan begitu, pesan yang disebarkan pemerintah dapat seragam, sehingga dapat menyasar pada kelompok masyarakat yang tepat. 

"Transformasi komunikasi publik pemerintah itu terdesentralisasi tersebar pada seluruh instansi baik di pusat maupun daerah.  Tantangan itu harus dijawab dengan mengorkestrasi mengharmonisasi komunikasi publik itu," kata Usman Kansong melalui siaran virtual yang ditayangkan pada Jumat (20/8/2021). 

Kedua, pada saat ini Indonesia tengah menghadapi tantangan disrupsi yang disebabkan oleh perkembangan era digital. Konsekuensinya dari hal itu, setiap masyarakat melalui media sosial dapat menjadi sumber berita sekaligus menyebarkan melalui laman yang dimilikinya. 

Mensikapi hal itu, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo harus mampu melakukan berbagai pelatihan yang meningkatkan kapasitas dari pengguna ruang digital. Ini penting dilakukan dalam mencegah terjadinya penyebaran informasi tidak benar atau hoaks di ruang digital. 

"Menggunakan ruang digital itu untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Bisa juga kritik yang berkaitan dengan kebaikan masyarakat yang pasti akan diakomodasi pemerintah," imbuhnya. 

Ketiga, saat ini Indonesia tengah menghadapi krisis dalam berbagai aspek yang diakibatkan oleh merebaknya wabah global COVID-19. Fenomena ini kerap disalahgunakan oleh oknum untuk menyebar secara masif informasi hoaks di berbagai platform ruang digital. 

Dalam mengantisipasi hal ini, Kominfo menggandeng berbagai pihak untuk meredam informasi yang terlanjur menyebar di ruang-ruang digital Indonesia. Dengan begitu, peluang informasi tersebut dapat menyesatkan masyarakat dapat diminimalisir. 

"Kominfo mempunyai tantangan untuk mengurangi hoaks yang berseliweran di media sosial. Karena, media mainstream itu mengutip juga dari media sosial," katanya.

Pemerintah harus menghadapi tiga tantangan yang kini menghadang upaya-upaya pemerintah dalam menerapkan kebijakan strategis. Tujuannya, masyarakat dapat mengoptimalkan program yang diberikan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

"Tiga hal itu kira-kira tantangan yang sedang kami hadapi saat ini," pungkasnya.