Mendagri Dorong Provinsi Kalteng Percepat Realisasi APBD 

:


Oleh Eko Budiono, Jumat, 28 Mei 2021 | 06:08 WIB - Redaktur: Untung S - 197


Jakarta, InfoPublik - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian mendorong pemerintah provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng), agar mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan penanganan COVID-19.

"Belanja pemerintah adalah belanja yang utama di masa pandemi," kata Mendagri, usai memimpin rapat koordinasi (Rakor) percepatan realisasi APBD Provinsi Kalteng melalui keterangan tertulisnya, Kamis (27/5/2021).

Mendagri mengharapkan agar belanja pemerintah pusat maupun daerah secara akumulatif total, terutama di kuartal kedua bisa dipercepat realisasinya dalam rangka pemulihan ekonomi.

Dalam hal ini, daerah harus berkontribusi secara optimal dalam upaya mempercepat realisasi belanja pemerintah tersebut.

"Tapi belanjanya harus tepat sasaran yang bisa membangkitkan ekonomi program- programnya, tidak hanya sekadar habis uang saja," ujar Mendagri.

Mendagri menyatakan untuk bisa mewujudkan hal tersebut, diperlukan kebersamaan, baik realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.

Adapun berdasarkan rakor tersebut,  realisasi belanja di Kalteng sudah cukup baik dan mulai meningkat.

"Ada yang mencapai hampir 30 persen, ada juga memang di bawah 20 persen namun berkomitmen untuk menaikkan targetnya," tutur Mendagri.

Selain itu, kata Mendagri, pihaknya terus mendorong upaya percepatan tersebut agar terlaksana dengan baik, efektif dan efisien, sehingga juga akan terus memonitor secara berkala, tentunya dibantu oleh pihak terkait lainnya.

Mendagri mengaku sengaja datang ke Kalteng untuk mengambil momentum yang baru saja gubernur dan wakil gubernurnya dilantik oleh presiden.

"Saya sudah berdiskusi banyak di Jakarta dan kemudian ingin langsung berkomunikasi dengan staf, para kepala daerah, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengenai perintah presiden untuk mempercepat belanja dimaksud," ujar Mendagri.

Mendagri juga mendorong agar upaya penanganan pandemi COVID-19 bisa terus dioptimalkan oleh pemerintah daerah, baik dalam penanganan kasus hingga menyukseskan pelaksanaan vaksinasi.
 
(Foto: ANTARA)