Presiden: Terorisme Lahir dari Pemahaman Agama yang Salah

Jakarta, InfoPublik - Tindakan terorisme lahir dari pemahaman agama yang salah diartikan oleh oknum terkait. Hal itu, menyebabkan seseorang melakukan tindakan-tindakan yang sangat bertolak belakang dengan ajaran agama yang dianut pada umumnya.

"Terorisme tindakan yang lahir dari cara pandang yang keliru. Dari paham yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai luhur agama," kata Presiden Joko Widodo secara virtual yang ditayangkan Akun YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis (8/4/2021).

Dalam menangkal kesalahan pemahaman, diperlukan partisipasi aktif dari para pemuka agama dari berbagai keyakinan. Supaya, tokoh agama tersebut dapat meluruskan setiap pemahaman-pemahaman yang menyimpang yang dimiliki oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dari peran tokoh agama, akan mampu memberikan pemahaman moderasi beragama yang menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama dari berbagai keyakinan. Dengan begitu, harmonisasi hidup antar beragama dapat diwujudkan selalu di lingkungan masyarakat.

"Menghidupkan moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan cara menerapkan toleransi adalah bagian yang sangat penting dalam moderasi beragama," katanya.

Selanjutnya, meluruskan pemahaman yang salah terkait dengan keagamaan itu juga harus dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan lainnya. Seperti, organisasi masyarakat (ormas) berbasis keagamaan dan juga partai politik (parpol) yang berbasis keagamaan.

Peran keduanya juga sangat penting, sebab mempunyai pengertian agama yang dapat dipastikan berdasarkan sumber-sumber yang benar. Dengan begitu, dapat menyebarluaskan pemahaman agama yang benar terhadap simpatisan maupun kader dari dua organisasi tersebut.

"Saling menopang satu sama lain. Saya percaya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Nahdlatul Ulama (NU) di hari ini ke depan dan seterusnya akan terus mewarisi semangat yang mulia tersebut terus memperkuat pondasi keagamaan dan kebangsaan," imbuhnya.

Ia berharap, adanya partisipasi dari keduanya dapat memperkuat eksistensi nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika yang dilakukan masyarakat di dalam negeri. Dalam beberapa waktu ke depan dapat mengantisipasi pemahaman-pemahaman agama yang salah.

"Dalam moderasi beragama eksklusivitas dan tertutup. Jelas tidak sesuai dengan Bhineka Tunggal Ika, dalam hal ini sikap pemerintah tegas," pungkasnya.