Data Desa yang Presisi Beri Manfaat untuk Pembangunan

:


Oleh Eko Budiono, Senin, 29 Maret 2021 | 15:26 WIB - Redaktur: Untung S - 784


Jakarta, InfoPublik - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian mengatakan data desa yang presisi atau tepat akan memberi manfaat untuk pembangunan desa.

"Desa memiliki peran sentral sebagai sistem administasi pemerintahan terkecil di Indonesia," kata Mendagri, usai penandatangan nota kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Forum Rektor Indonesia (FRI), di Gedung C Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Jakarta, seperti dilansir laman kemendagri.go.id pada Senin (29/3/2021).
 
Mendagri menuturkan, sejumlah upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung pembangunan desa, baik secara regulasi, organisasi, maupun anggaran.
 
Adapun regulasi yang dimaksud yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
 
"Di bidang organisasi, pemerintah telah membentuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)," tuturnya.

Menurutnya, setiap tahun pemerintah juga telah mengucurkan dana desa.

“Kalau kita melihat keseriusan untuk pengelolaan desa ini, di masa pemerintahan Presiden Jokowi itu, menurut saya sangat luar biasa,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaparesiasi ide untuk membuat data presisi di seluruh desa. Keberadaan data ini akan memudahkan pemerintah dalam menyusun kebijakan.

Apalagi persoalan selama ini, kata Mensos, saat penyusunan kebijakan seringkali disulitkan dengan pencarian data secara lengkap. 

Mensos menegaskan, dengan  data desa yang presisi, dapat dilakukan pemantauan tak hanya berdasarkan data numerik (angka), tetapi juga data spasial atau  data yang memiliki referensi ruang kebumian (georeference).

 Mensos mencontohkan bagaimana kerja data spasial dapat melihat perkembangan kondisi rumah masyarakat.

"Bagi kami data ini sangat penting untuk mengevaluasi. Tidak  berdasarkan katanya siapa, tetapi bahwa secara fisik kami bisa mengetahui dengan pasti," ujarnya.

Sementara itu, Ketua FRI Arif Satria mengatakan, data desa yang presisi merupakan salah satu inovasi yang sudah berkembang di masyarakat dan akan terus ditingkatkan keakuratannya. 

“Apapun juga data yang saat ini ada harus terus kita sempurnakan dengan berbagai metodologi yang terus kita sempurnakan,” katanya.

Arif menambahkan, saat ini data desa presisi sudah dimanfaatkan oleh 16 kabupaten di Indonesia dan bakal terus berkembang di berbagai daerah. (Foto: kemendagri.go.id)