Menko Polhukam Minta Bakamla Tingkatkan Sinergi dan Koordinasi

Jakarta, InfoPublik  – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Moh. Mahfud MD menekankan pentingnya meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam pengamanan laut. Selain itu, Menko juga meminta adanya peningkatan pengelolaan administrasi keuangan di Badan Kemanan Laut (Bakamla) RI.

“Kalau melihat perjalanan masa lalu minimal ada dua masalah. Pertama, koordinasi dengan institusi-institusi lain. Presiden Jokowi sejak 2016 sudah mengarahkan kita agar perlahan tapi pasti koordinasi itu dilakukan dalam satu atap,” kata Mahfud MD saat menjadi narasumber dalam Rapat Pimpinan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia di Aula Mabes Bakamla, Jakarta Pusat, Selasa, (16/3/2021).

Menurutnya, dalam koordinasi pengamanan laut, Bakamla akan menjadi sentral koordinasi. Itu dilakukan agar semua upaya pengamanan laut Indonesia bisa terpadu.

“Hanya koordinasi saja, tidak akan mengurangi kewenangan masing-masing,” tutur Mahfud MD.

Selain itu, Menko Polhukam juga mengingatkan, yang terkait penataan pengelolaan administrasi keuangan di Bakamla agar ada upaya perbaikan sektor administrasi di Bakamla dan diharapkan sudah dilakukan mulai tahun ini.

“Lalu di masa lalu mungkin Bakamla pernah punya kesan jelek dalam tata kelola keuangan, karena mungkin masih baru, tadi saya sudah sampaikan coba mulai tahun ini ditata, sehingga tidak lagi BPK memberi opini disklaimer. Dan itu Insya Allah bisa dilakukan karena sekarang sudah lebih terbuka, administrasinya sudah lebih bagus,” tutur Mahfud MD.

Selain dua poin utama tersebut, Menko Polhukam juga memberikan beberapa arahan tambahan. Antara lain pembinaan personal, juga pengelolaan kelengkapan alat utama seperti kapal dan radar.

“Kemudian yang penting adalah bagaimana membuat aturan-aturan yang lebih menjamin koordinasi,” tutur Mahfud MD.

Sebagai tambahan, Menko Polhukam memberikan dasar filosofi dalam mengamankan laut. Menurutnya, dengan fakta bahwa dua pertiga wilayah Indonesia terdiri dari lautan, maka masyarakatnya harus membangun budaya bahari.

“Budaya bahari, budaya kelautan, apa itu? Yaitu budaya egaliter, budaya kerja sama, dan rukun. Seperti kita melihat laut dari jauh, meski ombaknya besar-besar, tapi dilihat dari jauh laut itu kan rata, rukun orangnya. Jangan ikut budaya kontinen, karena budaya kontinen atau budaya daratan itu budaya Eropa, dimana orang harus saling bermusuhan cari menang kalah, tidak ada kerukunan, jiwa bangsa kita itu jiwa bahari, jiwa laut,” tutur Mahfud MD.

Sementara Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Aan Kurnia mengatakan, Rapim ini merupakan kali pertama yang dilaksanakan oleh Bakamla. Agenda ini bertujuan untuk menyamakan persepsi di lingkungan Bakamla untuk menghadapi tantangan tugas ke depan yang semakin kompleks. Dengan kian kompleksnya tantangan, maka semakin perlu dilakukan kolaborasi dan sinergi di antara kementerian dan lembaga.

“Ancaman faktual dan potensial di laut semakin dinamis, dihadapkan dengan lingkungan strategis global, regional, dan juga nasional, sehingga menuntut kapasitas dan kapabilitas Bakamla untuk mampu menghadapinya. Hal ini tentu membutuhkan kesamaan visi dan kesatuan paradigma dalam menggerakkan organisasi Bakamla untuk dapat menghadapi ancaman tersebut,” kata Aan Kurnia.

Dalam rapat tersebut, hadir pula secara online Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Ketua BPK, dan sejumlah pejabat lainnya termasuk para petinggi Bakamla RI.