Oleh Eko Budiono, Rabu, 6 Januari 2021 | 21:42 WIB - Redaktur: Taofiq Rauf - 524
Jakarta, InfoPublik - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan tahun 2020 memberikan pelajaran berharga, pentingnya kerja sama antar negara untuk mengatasi berbagai persoalan, dan mengesampingkan rivalitas.
Pemerintah Indonesia, kata Retno, mendorong diplomasi untuk mengatasi berbagai persoalan seperti perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI), serta perdamaian dunia.
"Kami juga telah memperkuat perlindungan terhadap WNI, seperti pembebasan terhadap 17 WNI yang terancam hukuman mati," kata Retno dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2021, pada Rabu (6/1/2021).
Pada kesempatan ini Menteri Retno mengatakan, pihaknya juga telah melakukan pemulangan terhadap sekitar 72 ribu WNI di luar negeri.
"Indonesia juga juga berhasil memperjuangkan resolusi di PBB terhadap anak buah kapal (ABK) di masa pandemi," katanya.
Indonesia dikatakannya juga mendorong ketahanan di wilayah Asia Tenggara (ASEAN) untuk menghadapi pandemi COVID-19.
'Indonesia juga terus mendukung pemulihan ekonomi melalui travel corridor arrangement (TCA) dengan sejumlah negara seperti Singapura, Korea Selatan, RRT, dan UEA," katanya.
Saat ini Kemlupun dikatakannya juga memberikan dukungan terhadap persiapan pembukaan pariwista untuk wisatawan mancanegara. "Kemlu mendukung realisasi investasi dan perluasan pasar di Amerika Latin dan Karibia," ujarnya.
Retno juga menyampaikan terkait dukungan Indonesia untuk pasukan perdamaian dunia. Dikatakannya jika Indonesia mengirimkan 2.828 pasukan perdamaian dan 103 diantaranya adalah wanita.
"Indonesia berhasil memperjuangkan resolusi PBB nomor 2538 tentang peran perempuan untuk perdamaian dunia," katanya.
Maka itu terkait isu Palestina, Indonesia ditegaskan Menlu tidak ada niatan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. "Indonesia konsisten selalu mendukung kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara," katanya.
Sedangkan soal Rohingya, atas dasar kemanusiaan, Indonesia telah menampung sejumlah 396 pengungsi. "Indonesia mengharapkan repatriasi yang aman bagi pengungsi Rohingya," tegasnya.
Retno juga menyampaikan terkait hak kedaulatan teritorial yang berdasarkan UNCLOS 1982 atau Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hukum Laut.
"Indonesia menolak klaim apapun yang tidak memiliki dasar , dan harus sesuai hukum internasional," ujarnya.
Dikesempatan terakhir Retno mengutip ungkapan salah satu proklamator Bung Hatta, bahwa kita jangan menjadi obyek dalam pertarungan politik internasional, namun harus menjadi subyek yang berhak menentukan sikap.
"Ungkapan Bung Hatta di atas adalah esensi politik kita," katanya.
(Foto: Kemlu)
Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id
