:
Jakarta, InfoPublik - Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, meminta agar semua pihak tidak lengah setelah pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2020. Sebab, masih ada proses penghitungan suara yang berpotensi terjadi kerumunan.
Doni menjelaskan, berdasarkan pemantauan Satgas Covid-19 dari 270 daerah yang menggelar Pilkada pada Rabu (9/12/2020), tercatat tingkat kepatuhan penerapan protokol kesehatan di TPS berkisar antara 89-96 persen.
Kendati demikian, ia meminta agar semua pihak tetap menerapkan SOP protokol kesehatan di setiap tahapan pelaksanaan Pilkada. "Namun kita harapkan jangan kita puas. Sekali lagi tidak boleh puas dulu karena tahapan- tahapan tugas untuk Pilkada ini belum berakhir," ujar Doni dalam konferensi pers virtual "Monitoring Pelaksanaan Pilkada", Rabu (9/12/2020).
Menurut Doni, masih ada tahapan penghitungan suara yang kemungkinan terjadinya kerumunan. "Oleh karenanya jangan lengah, jangan kendor. Selalu cerewet, selalu nyinyir, dan selalu mengingatkan," kata dia.
Dia mencontohkan, pada Rabu pagi sekitar pukul 09:00 WIB ada provinsi penyelenggara pilkada yang terpantau tingkat kepatuhan protokol kesehatannya rendah. Teguran yang diberikan oleh petugas kepada pemilih pun sangat rendah. Satgas pun langsung menghubungi pejabat terkait di provinsi itu.
"Kita lihat datanya sudah masuk di kelompok 10 besar. Artinya apa? Kalau ada pemberitahuan dan segera ditindak lanjuti pasti akan ada perubahan. Ini yang Kita harapkan," ungkap Doni.
Doni berharap ada kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, agar tahapan penghitungan suara tetap berjalan dengan protokol kesehatan.
"Ini semata-mata demi keselamatan bangsa kita. Demi menghindarkan masyarakat kita dari ancaman Covid-19," tegas Doni.
Menurut dia, ini menjadi tantangan di negara Indonesia yang hidup dalam demokrasi, bisa melaksanakan Pilkada dengan aman dan tertib. "Ini sebagai prestasi yang sangat membanggakan," kata dia.
Oleh karena itu, tambah Doni, kerjasama seluruh pihak diharapkan tidak kendor. Jika ada pelanggaran harus langsung diingatkan. "Jangan tunggu terjadi pelanggaran. Sebelum ada pelanggaran diawali dengan peringatan. Insya Allah kalau ini bisa kita lakukan, semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar," ujar dia.
Seperti diketahui, Pilkada serentak 2020 dilaksanakan di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota di tengah pandemi Covid-19.