Pengamat Ingatkan Rendahnya Realisasi Belanja

Jakarta, InfoPublik - Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto, mengingatkan rendahnya realisasi belanja daerah.

Penyebabnya, anggaran pemerintah daerah (Pemda) sejumlah Rp 252 triliun yang masih tersimpan di perbankan.

Menurut Eko, peningkatan ekonomi di masa pandemi Covid-19 ini bisa semakin melambat. 

"Akhirnya dampak mandeknya realisasi ini menuju ke lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Karena memang, untuk belanja daerah juga masih terus diendapkan," kata Eko melalui keterangannya, Senin (26/10/2020).

Menurutnya, ada beberapa alasan yang menyebabkan lambatnya realisasi tersebut. Pertama, dengan penyimpanan berbentuk deposito di bank, pemda bisa menambah jumlah pendapatannya itu dengan bentuk bunga dari bank.

Namun demikian, dia menegaskan, alasan tersebut memang tidak terlalu umum di tengah pandemi saat ini.

"Mungkin kalau tidak pandemi, itu menjadi alasan utama. Terlebih, karena perbankan saat ini juga kelebihan likuiditas," katanya. Walaupun dirinya tidak menampik alasan itu masih dimungkinkan di masa pandemi ini.

Eko menuturkan, dalam kondisi normal dan periode waktu yang sama, alasan menyimpan anggaran dalam bentuk deposito sangat dimungkinkan untuk mencari untung.

Sambungnya, di kuartal terakhir tahun-tahun sebelumnya, dana serupa di bank juga memang besar, meski tak pernah mencapai Rp 252 triliun.

Selain itu, alasan lain yang paling dimungkinkan sulitnya realisasi anggaran daerah oleh pemda, adalah karena ketidak mampuan pemkab/pemkot dalam melakukan tindak lanjut.

Ia menilai pemda  masih kesulitan mengeksekusi dana yang sebelumnya telah dianggarkan untuk berbagai keperluan.

"Jadi sebetulnya alasan utamanya untuk saat ini adalah karena pemda tidak bisa cepat eksekusi anggaran," urainya. 

Hal itu lanjutnya, juga memiliki beberapa faktor turunan lainnya.

Utamanya adalah biaya pendukung ataupun operasional yang hilang karena kondisi kerja dari rumah, dan berbagai proyek saat ini.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M.Tito Karnavian menyatakan, realisasi belanja  pemda masih belum optimal.

Penyebabnya,  dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) banyak disimpan di bank.

"Beberapa  provinsi dan kabupaten kota yang kalau ditotal itu disimpan di bank sebanyak Rp252,78 triliun, ini total. Provinsi kalau ditotal Rp76,78 triliun ada di bank dalam bentuk simpanan deposito. Kabupaten kota ditotal Rp167,13 triliun di dalam deposito. Ini disimpan untuk dapat bunganya, tidak beredar di masyarakat," kata Tito.