:
Oleh Eko Budiono, Jumat, 23 Oktober 2020 | 14:08 WIB - Redaktur: Untung S - 233
Jakarta, InfoPublik - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M.Tito Karnavian menyatakan, realisasi belanja Pemerintah Daerah (Pemda) masih belum optimal.
Penyebabnya, dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) banyak disimpan di bank.
"Beberapa provinsi dan kabupaten kota yang kalau ditotal itu disimpan di bank sebanyak Rp252,78 triliun, ini total. Provinsi kalau ditotal Rp76,78 triliun ada di bank dalam bentuk simpanan deposito. Kabupaten kota ditotal Rp167,13 triliun di dalam deposito. Ini disimpan untuk dapat bunganya, tidak beredar di masyarakat," kata Tito melalui keterangannya, Jumat (23/10/2020)
"Ini tolong menjadi catatan rekan-rekan kepala daerah karena gabungan provinsi dan kabupaten kota ini sudah Oktober, tinggal 2 bulan setengah, " ujarnya.
Tito menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi secara mingguan.
Bahkan pihaknya akan menurunkan tim untuk memeriksa dan mencari tahu mana saja daerah yang minim belanja
Ia menuturkan, bunga dari hasil simpanan di deposito itu tidak mengalir ke masyarakat, melainkan justru diduga dirasakan oleh pengusaha.
"Ini disimpan untuk dapat bunganya tidak beredar di masyarakat, beredarnya mungkin diedarkan ke bank, bank itu mungkin terafiliasi pada pengusaha-pengusaha tertentu yang mungkin yang mampu. Saya nggak ngerti apakah mungkin ada pengusaha kecil menengah juga yang diberikan prioritas," urainya.
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah Mochamad Ardian Noervianto menyampailan realisasi Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada KPUD, Bawaslu Daerah, dan Pengamanan
Adrian menjelaskan, realisasi anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2020 sebagai berikut, KPU, yaitu sebesar Rp10,212 Triliun atau 99,76 persen, Bawaslu Rp3,463 Triliun atau 99,86 persen, Pengamanan Rp1,274 Triliun atau 85,17 persen.
Ia menuturkan untuk KPU 266 Pemda didalamnya seluruh provinsi yang melaksanakan Pilkada telah 100% transfer ke KPU dan masih terdapat 4 Pemda yang transfernya dibawah 100 persen.
"266 Pemda (didalamnya seluruh provinsi yang melaksanakan Pilkada) telah 100 persen transfer ke KPU dan terdapat 4 Pemda yang transfernya dibawah 100 persen," ungkap Ardian.
Ia menyatakan, realisasi NPHD untuk Bawaslu daerah ada 268 Pemda (didalamnya seluruh pemda provinsi yg melaksanakan Pilkada) telah 100% transfer ke Bawaslu dan masih terdapat 2 Pemda yang transfernya dibawah 100 persen.
Adapun Pemda yang belum realisasinya mencapai 100 persen secara keseluruhan, baik realisasi transfer ke KPU dan Bawaslu meliputi, Provinsi Lampung, yaitu Kota Bandar Lampung (KPU: 92,31 persen / Bawaslu: 89,47 persen) yang rencananya akan dilunasi tanggal 2 November 2020.
Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Paser (KPU: 93,73 persen), yang akan dilunasi setelah evaluasi APBDP oleh provinsi rencana pada Bulan Oktober; Provinsi Papua, yaitu Kabupaten Waropen (KPU: 75,00 persen / Bawaslu: 82,00 persen), yang rencananya akan dilunasi secara bertahap di akhir Bulan Oktober dan November; Provinsi Papua Barat, yaitu Kabupaten Raja Ampat (KPU: 80,74 persen).
Selain itu, Ardian juga merilis up date Pemda yang telah mencapai 100 persen, baik KPU maupun Bawaslu.
"Daerah yang mencapai 100 persen transfer NPHD KPU/Bawaslu per hari ini untuk KPU, yaitu Kabupaten Boven Digoel dari sebelumnya 74,90 persen dan Kabupaten Raja Ampat dari sebelumnya 73,76 persen. Sedangkan untuk Bawaslu, yaitu Kabupaten Boven Digoel dari sebelumnya 90,00 persen,” ungkap Ardian.
Terakhir untuk realisasi transfer pengamanan sudah 180 Pemda (semua provinsi yang melaksanakan Pilkada, yaitu Prov. Sumbar, Prov. Jambi, Prov. Kalteng, Prov. Bengkulu, Prov. Sulteng dan Prov. Sulut) telah 100 persen transfer ke pihak pengamanan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar Pilkada 2020 di 270 daerah pada 9 Desember. (Foto: Kemendagri)