:
Oleh Tri Antoro, Minggu, 18 Oktober 2020 | 16:06 WIB - Redaktur: Isma - 266
Jakarta, InfoPublik - Pemerintah berupaya optimal melakukan orkestrasi komunikasi publik terkait dengan penyelenggaraan vaksinisasi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Agar, masyarakat mengetahui secara mendetail berbagai kebijakan yang telah dirumuskan pemerintah dalam memberikan vaksin di atas.
"Ini perlu dilakukan orkestrasi komunikasi publik yang terpenting adalah informasi dan hasil penelitian yang dilakukan oleh pemerintah saat ini," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jhonny Gerard Plate saat berdiskusi melalui siaran langsung akun Youtube Indikator pada Minggu (18/10/2020).
Menurut dia, pihaknya akan berupa memberikan informasi melalui berbagai medium komunikasi terkait kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan vaksinisasi secara massal. Tujuannya, setiap individu memahami setiap kebijakan yang dicanangkan pemerintah tersebut secara mendetail.
"Masalah yang betul-betul krusial harus menjadi perhatian kita, sehingga tidak menimbulkan polemik," imbuhnya.
Terdapat tiga hal yang akan menjadi fokus pemerintah dalam menyebarkan informasi yang berkaitan dengan vaksinisasi. Pertama, vaksin yang diberikan akan disesuaikan dengan penduduk yang diprioritaskan. Maksudnya, vaksin diberikan kepada penduduk yang sangat rentan terhadap efek penyakit yang ditimbulkan oleh wabah ini.
"Tidak mungkin datang sekaligus untuk vaksinasi seluruh dia datangnya bertahapnya harus diatur," tuturnya.
Kedua, terkait dengan sertifikasi vaksin dari segi medis yang akan dilakukan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sebagai instansi yang memiliki kewenangan mengawasinya. Kemudian, sertifikasi tentang halal yang akan segera diberikan fatwanya oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam waktu dekat.
Terakhir, berkaitan dengan harga dari vaksin dari Covid-19 yang disesuaikan dengan tingkat perekonomian masyarakat dalam negeri. Hal ini patut mendapatkan informasi secara masif, agar pemangku kepentingan dapat mengetahui bahwa dalam mendapatkan vaksin diperlukan upaya yang tidak mudah.
"Negara-negara itu berebutan untuk mendapatkan vaksin dan masing-masing berlomba-lomba untuk menghasilkan vaksin. Harga akan menjadi perhatian," katanya.
Penyebaran informasi-informasi di atas secara masif harus dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Kominfo. Demi, mencegah terjadinya informasi yang tidak benar (hoaks) yang kerap kali digulirkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Jangan sampai nanti masyarakat lebih mempercayai informasi hoaks terkait dengan vaksin," pungkasnya.