:
Oleh Eko Budiono, Kamis, 27 Agustus 2020 | 17:49 WIB - Redaktur: Isma - 259
Jakarta, InfoPublik - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian, mengharapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat tema debat publik Pilkada 2020 terkait pandemi Covid-19.
Menurut Mendagri, akan muncul banyak gagasan dari calon kepala daerah mengenai penanggulangan wabah.
"Saya sudah sampaikan kepada KPU RI, materi debatnya spesifik. Perbanyak betul tentang bagaimana strategi penanganan pandemi Covid-19 di daerah yang melaksanakan Pilkada, sehingga semua kontestan adu gagasan dan adu berbuat untuk bisa menangani Covid-19," kata Mendagri dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/8/2020).
Mendagri mengatakan, Pilkada 2020 seharusnya menjadi momentum daerah untuk memilih calon pemimpin yang berkualitas dan mampu menangani pandemi Covid-19.
Sebaliknya, para kandidat semestinya menjadikan pilkada sebagai ajang pertarungan melawan wabah.
"Untuk membuktikan kualitas calon pemimpin yang sebenarnya adalah ketika krisis, bukan pada saat aman dan damai, sehingga kita mengharapkan mesin daerah bergerak, biarkan masyarakat memilih pemimpin yang mampu menangani krisis” ujarnya.
Selain soal debat, kata Tito, dirinya telah meminta KPU menambah jenis alat peraga kampanye (APK) yang dibolehkan di Pilkada 2020 berupa alat pelindung diri (APD).
Usulan tersebut sudah disetujui sehingga nantinya calon kepala daerah dapat mencetak citra diri mereka seperti foto, nama, dan nomor urut peserta pada masker atau hand sanitizer.
Masker atau hand sanitizer yang dijadikan APK itu selanjutnya dibagikan ke pemilih, sehingga diharapkan masyarakat semakin mematuhi protokol kesehatan.
"Saya berpikir kalau setiap pasangan calon 270 daerah kali 2 saja 540 pasangan calon mengeluarkan 100.000 saja masker, berarti ada 54 juta masker yang beredar di masyarakat," ujar Tito.
"Ini akan bisa menekan, ini yang kita harapkan 3M ini (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) terdorong karena adanya Pilkada ini," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M.Tito Karnavian mengimbau pelaksanaan protokol kesehatan dalam Pilkada 2020.
Menurut Tito, jika protokol kesehatan tak dilakukan dengan baik, ini rawan menimbulkan klaster Covid-19 saat pilkada.
"Momentum pilkada bukan menjadi media penularan, melainkan justru menjadi gelombang memobilisasi masyarakat menjadi agen perlawanan Covid-19," ujarnya.
Tito juga mengingatkan kembali bahwa hingga saat ini tidak satupun ahli yang bisa menjawab kapan pandemi Covid-19 selesai.
Hal yang ada, kata dia, baru sebatas skenario-skenario prediksi pandemi selesai, yaitu skenario saat vaksin ditemukan, obat Covid-19 ditemukan dan saat terjadinya herd immunity (kekebalan komunitas).
Karena itu, ia mengatakan bahwa penanganan Covid-19 merupakan urusan sosial kontrol.
"Dengan demikian, perlu dukungan dari seluruh jajaran pemerintah di daerah agar pandemi bisa tertangani dengan baik," tambahnya.
(Foto: Kemendagri)