Mendagri: Sosialisasi Protokol Kesehatan Perlu Libatkan Tokoh Agama

:


Oleh Eko Budiono, Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:35 WIB - Redaktur: Isma - 205


Jakarta, InfoPublik - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M.Tito Karnavian menyatakan, sosialisasi protokol kesehatan di Kota Depok, Jawa Barat, dapat dilakukan lebih optimal dengan melibatkan TNI, Polri, RT/RW, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PPK), dan tokoh keagamaan.

Hal itu ia sampaikan dalam peluncuran gerakan dua juta masker di Kota Depok, Kamis (13/8/2020).

"Di sini juga ketokohan agama itu sangat kuat sekali. Undang tokoh agama berikan spesifik penjelasan terkait ini, juga penjelasan korban-korban yang ada. Local wisdom, di beberapa daerah juga efektif menggunakan jalur wayang, nah ini yang kita harapkan bisa dikerjakan di Depok ini," kata Tito  melalui keterangannyai, Kamis (13/8/2020).

Menurut Tito, langkah paling utama dan sederhana dalam mencegah penularan Covid-19, yaitu dengan melakukan proteksi perorangan. Proteksi perorangan ini dilakukan di seluruh dunia dengan cara yang sama, seperti menggunakan masker, cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer,menjaga jarak, dan menghindari kerumunan sosial.

Tito mengingatkan, penggunaan masker sangat penting dan mendesak harus dipatuhi seluruh masyarakat sebagai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Dengan demikian, ia mendorong sosialisasi masif oleh semua pihak, salah satunya dengan melakukan pembagian masker.

"Bapak Presiden menghendaki agar sosialisasi ini dilaksanakan mulai langkah-langkah persuasif, yaitu membagi masker, karena masyarakat ada yang memang tidak mampu membeli masker, otomatis Pemerintah bantu," tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Depok Mohammad Idris menyatakan berkomitmen untuk mengintensifkan gerakan menggunakan masker di seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Idris, di lapangan kesadaran masyarakat untuk mengenakan masker sudah banyak berkurang.

"Memang sudah banyak kurangnya kesadaran, kedisiplinan menggunakan masker. Untuk itulah, kita juga akan menggunakan jaringan yang ada, tidak hanya TNI-Polri di wilayah ini, tetapi seluruh ormas, lembaga, komunitas, yang muda, bahkan pemangku kepentingan dalam bidang keagamaan, sosial-budaya, untuk dikerahkan menyadarkan masyarakat," urainya.

(Foto: Kemendagri)