Kemendagri: Pandemi Covid-19 Jadi Momentum Pembenahan Kesbangpol

:


Oleh Eko Budiono, Selasa, 4 Agustus 2020 | 18:37 WIB - Redaktur: Untung S - 258


Jakarta, InfoPublik - Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar mengatakan, pandemi Covid-19 menjadi momentum untuk melakukan pembenahan terhadap manajemen Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)

Menurutnya, kondisi yang berbeda dengan kondisi normal pada umumnya, memerlukan cara kerja baru sehingga diperlukan pembenahan Kesbangpol secara internal.

"Program pertama yang harus dibenahi adalah manajemen tata kelola Kesbangpol, apalagi di tengah Covid-19, tidak mungkin lagi kita bekerja dalam keadaan dan situasi lama," katanya dalam keterangan tertulisnya usai Rakor Kesbangpol, Selasa (4/8/2020)

"Jadi memang kita harus jadikan pandemi Covid-19 untuk memperbaiki manajemen tata kelola Kesbangpol," tambahnya.

Tak hanya itu, ia juga meminta pembenahan dilakukan dengan mengintegrasikan data secara internal.

Tak hanya itu, ia juga meminta pembenahan dilakukan dengan mengintegrasikan data secara internal.

"Kesbangpol ini harus diintegrasikan, yang kita lakukan adalah pembenahan manajemen mudah-mudahan dengan menyambungkan 514 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi dalam sebuah sistem kerja, dengan teknologi, Kesbangpol semakin solid," imbuhnya.

Bahtiar juga menambahkan, di bawah komandonya, ia akan menghapus program-program rutinitas yang tidak jelas peruntukannya.

"Program rutinitas yang tidak jelas, saya akan hapus semua," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M.Tito Karnavian, mengajak para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) lebih banyak bersyukur.

"Kita ini paling beruntung. ASN ini salah satu yang paling beruntung, working from home kerjaannya berkurang, gajinya tetap dibayar oleh pemerintah," ujar Tito.

Untuk itu, Tito meminta para ASN tidak banyak mengeluh jika perjalanan dinas ke luar kota banyak dikurangi karena WFH. "Coba lihat teman-teman TNI dan Polri itu, gaji dibayar pemerintah tapi kerjanya lebih berat karena harus menjaga segala macam termasuk menjaga PSBB,” katanya.

Begitu pula, lanjut Tito, dengan pekerja di dunia usaha dan sektor swasta yang betul-betul merasakan dampak dari pandemi Covid-19.

“Teman-teman yang swasta ini pengusahanya setengah mati dia harus survive, termasuk media harus survive untuk mendapatkan profit. Untuk menutupi cost operasional saja berat sekali,” ujarnya.(Foto: Kemendagri)