• Beranda
  • Nasional Politik & Hukum
  • KPU Depok Mutakhirkan Data Pemilih Pilkada 2020

KPU Depok Mutakhirkan Data Pemilih Pilkada 2020

:

Oleh Eko Budiono, Selasa, 14 Juli 2020 | 15:43 WIB - Redaktur: Untung S - 281

Jakarta, InfoPublik - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Jawa Barat, telah menyiapkan sejumlah 4.015 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih Pilkada 2020. 

Proses coklit dilakukan dari rumah ke rumah  mulai 15 Juli hingga 13 Agustus 2020.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Nana Shobarna, mengatakan, seluruh PPDP akan mencoklit data awal yang diberikan Petugas Pemungutan Suara (PPS) saat Bimbingan Teknis (Bimtek) beberapa waktu lalu. 

"Selama kurang lebih satu bulan ke depan mereka akan mencoklit data warga yang ada di wilayah masing-masing PPDP," kata Nana keterangannya, Selasa (14/7/2020).

Menurut Nana, apabila terdapat data pemilih di wilayahnya yang belum terdaftar para petugas ini wajib menambahkannya ke daftar pemilih.

Begitu juga sebaliknya, PPDP dapat mencoret data pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemilih.

"Kami harapkan PPDP dapat menghasilkan DPT yang valid dan akurat," urainya.

Ia menuturkan,  PPDP telah melewati serangkaian tahapan yakni salah satunya seleksi kesehatan dengan rapid test Covid-19 yang sudah dilaksanakan pada 9 Juli hingga 10 Juli 2020 lalu.

"Alhamdulillah hasil rapid test hampir seluruhnya non-reaktif. Kami juga menjamin kesehatan PPDP selama melaksanakan tugasnya Coklit. Mereka akan dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker, fase shield, dan hand sanitizer," ujarnya.

Sebelumnya, KPU RI mengimbau kampus berperan aktif dalam menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Menurut anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, pilkada serentak yang tahapan pemungutan suaranya pada tanggal 9 Desember 2020 itu akan berjalan lancar, jika seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) aktif mengambil peran.


"Peran kampus dalam memberikan edukasi sejak dini mengenai pilkada serentak juga penting, jadi kelancaran pilkada ini jadi tanggung jawab semua pemangku kepentingan," kata Komisioner KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.
 
Ia mengatakan bahwa potensi penurunan angka partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2020 mungkin saja terjadi.
 
Namun, bila sosialisasi, edukasi, serta literasi terus dilakukan secara masif sejak dini oleh Pemerintah serta kampus-kampus, dia yakin itu akan mengurangi risiko tersebut.

Selain terkait dengan pilkada,  sosialisasi, edukasi, dan literasi yang diperlukan juga terkait dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19 kepada partisipan pilkada. Selain hak berdemokrasi, kata dia, hak memperoleh kesehatan juga menjadi prinsip masyarakat pada masa pandemi seperti saat ini.
 
Adanya pemahaman partisipan pilkada terkait dengan protokol kesehatan Covid-19, kata I Dewa, dapat meningkatkan kepercayaan publik untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) serta menggunakan hak pilihnya.

Bahkan, ia optimistis capaian target partisipasi pemilih dalam Pilkada 2020 dapat terpenuhi jika itu dilakukan.
 
Ia mengatakan bahwa hal itu menjadi tantangan juga bagi pemerintah bersama stakeholders lainnya.
 
KPU akan menggelar Pilkada 2020 di 270 daerah pada 9 Desember. (Foto: KPU RI)