Kemendagri: Calon Kepala Daerah Pejawat Hadapi Ujian Kepemimpinan 

:


Oleh Eko Budiono, Rabu, 1 Juli 2020 | 14:29 WIB - Redaktur: Untung S - 283


Jakarta, InfoPublik - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 belum pasti menguntungkan calon kepala daerah pejawat.

Penyebabnya, calon kepala daerah itu harus mengatasi pandemi virus corona (Covid-19).
 
Hal itu disampaikan Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (Stafsus Mendagri), Kastorius Sinaga, melalui keterangan tertulisnya, Rabu (1/7/2020).
 
Menurutnya, pejawat justru menghadapi ujian kepemimpinan karena harus menangani krisis yang terjadi saat ini.

"Pilkada Serentak 2020 merupakan ujian kepemimpinan bagi para kontestan, terutama untuk petahana, untuk dapat membuktikan mereka mampu memimpin dalam situasi tidak normal," kata Kastorius.

Ia mengatakan, pemilih akan sangat kritis menilai kepemimpinan para petahana dalam mengatasi krisis pandemi Covid-19 di masing-masing daerah.

Kepala daerah diuji untuk memimpin di masa sulit sekalipun ketika ia juga harus menghadapi kontestasi pilkada.

"Pilkada ini kita harapkan menghasilkan kualitas pemimpin yang genuine, bukan karbitan, bukan hanya bisa memimpin di masa enak tetapi di masa sulit. Sehingga watak yang sejati muncul. Apakah dia memimpin untuk orang banyak atau hanya untuk dirinya sendiri," katanya.

Kastorius mengutip pemikiran Futurolog AS berdarah Jepang, Francis Fukuyama, terkait tiga unsur penting negara yang berhasil mengatasi pandemi Covid-19.

Pertama, kemampuan negara menyediakan sistem dan faslilitas kesehatan.

Kedua, adanya social trust atau kepercayaan sosial yang menyebabkan masyarakat percaya dan menaati arahan pemerintahnya. Ketiga, faktor kepemimpinan (leadership) yang menggerakkan upaya menanggulangi pandemi Covid-19.

Menurut Kastorius, faktor kepemimpinan itu lah yang nantinya akan dinilai oleh pemilih saat Pilkada 2020. Apakah pejawat akan memiliki terobosan inovatif atau hanya mengambil keuntungan dari keadaan.

"Apa program kandidat tersebut terhadap pemulihan ekonomi di daerahnya. Karena bila terjadi pemulihan di daerah, akan berkontribusi bagi pemulihan ekonomi nasional," lanjutnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian optimis  Pilkada 2020 justru mempercepat penanganan pandemi Covid-19.

Sebab, nantinya para kontestan calon kepala daerah di 270 wilayah akan menawarkan gagasan terbaiknya untuk berkampanye menangani Covid-19, khususnya petahana.

"Dengan adanya pilkada bisa mempercepat adanya keseriusan yang lebih sungguh-sungguh terutama oleh kepala daerah yang ikut running kembali dalam menangani Covid-19," katanya.

Tito juga optimis jika Pilkada 2020 akan diwarnai adu gagasan cerdas dan bukan saling serang isu minoritas. Sebab, kampanye digelorakan adalah bagaimana para calon kepala daerah meyakini pemilih jika kelak memimpin daerah tersebut akan menjadi zona hijau.

"Dampak sosialnya maka dapat mereduksi potensi isu premordial yang seringkali menjadi konflik pilkada, isu masalah kesukuan, masalah ras, agama. Itu akan menjadi tertekan dengan adanya isu Covid-19," katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar Pilkada 2020 di 270 daerah pada 9 Desember. (Foto: Kemendagri)