:
Oleh Eko Budiono, Selasa, 12 Mei 2020 | 18:19 WIB - Redaktur: Untung S - 294
Jakarta, InfoPublik - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menggelar forum group discussion (FGD), dan uji publik terhadap rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada 2020 pada Rabu (13/5/2020).
Menurut Raka Sandi, salah satu pihak yang diundang adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
KPU RI juga berkirim surat ke BNPB terkait status masa tanggap darurat bencana Covid-19, untuk menentukan pelaksanaan pemilihan lanjuta Pilkada 2020.
Raka Sandi mengatakan, PKPU tahapan Pilkada 2020 sampai sekarang masih dalam proses. Setelah FGD dan uji publik, rancangan PKPU disusun KPU direncanakan akan ditindaklanjuti dengan konsultasi ke DPR.
"Diharapkan rapat kerja antara KPU, Pemerintah dan DPR dapat dilaksanakan sebelum 29 Mei 2020," tuturnya.
Rancangan PKPU tahapan disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada.
Pemungutan suara Pilkada 2020 serentak di 270 daerah dilaksanakan pada Desember 2020 sesuai opsi pertama yang pernah disampaikan KPU.
Namun, ketentuan dalam Perppu itu juga mengatur ketika pemungutan suara tidak bisa dilaksanakan pada Desember karena Covid-19 belum berakhir.
Jadwal pemungutan suara tersebut akan ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam Covid-19 berakhir melalui mekanisme persetujuan antara KPU, pemerintah, dan DPR RI.
Dengan demikian, menurut KPU, pembahasan mengenai beberapa skenario pelaksanaan Pilkada 2020 pun masih dalam proses. Hal ini juga akan dibahas pada FGD dan uji publik dengan menerima masukan terkait pelaksanaan Pilkada 2020 pada Desember 2020.
"Salah satu fokus pembahasan dalam FGD dan uji publik nanti adalah untuk melihat dan mendapat masukan terkait opsi pertama," tambahnya.
Sebelumnya, perubahan jadwal pemungutan suara Pilkadda 2020 dari 23 September ke 9 Desember, menyebabkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memperbarui data pemilih.
Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU RI, Viryan Aziz.
Menurut Viryan, basis data berubah karena batas perhitungan (cut off) usia 17 tahun atau pemilih pemulanya juga disesuaikan. Jika sebelumnya di cut off pada 23 September, dengan adanya perppu yang baru bergeser menjadi 9 Desember.
Untuk itu, lanjut Viryan, rencananya pembaruan basis data yang bersumber dari data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) hanya akan mengakomodasi pergeseran tersebut. ”Kemungkinan lebih pada updating pemilih pemula dari 23 September ke 9 Desember,” ujarnya. (Foto : KPU RI)