Mendagri: Musrenbang Lebih Baik di Awal

:


Oleh Eko Budiono, Rabu, 19 Februari 2020 | 22:51 WIB - Redaktur: Untung S - 134


Jakarta, InfoPublik - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M. Tito Karnavian, mengatakan  musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) lebih baik dilakukan di awal untuk disodorkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Supaya rencana anggaran dapat dibuat pogramnya," kata Mendagri, dalam keterangan tertulisnya, usai pembukaan Musyawarah Regional Kalimantan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Rabu (19/2/2020).
 
Mendagri menegaskan, musrenbang regional Kalimantan ini adalah yang pertama dilakukan untuk di tingkatan regional sehingga bisa dikatakan paling cepat.

Menurutnya, apalagi saat ini baru bulan Februari 2020, tetapi sudah mengadakan musrenbang, sehingga yang pertama di tingkat regional Kalimantan.

Musrenbang, kata Mendagri,  sangatlah penting dilakukan untuk menghadapi tahun 2021 mendatang.

"Saya selaku Menteri Dalam Negeri yang baru, bagi saya ini adalah acara yang sangat penting, karena ini acara musyawarah perencanaan pembangunan untuk regional Kalimantan menghadapi tahun 2021," tuturnya.

Dia menambahkan Kalimantan  memiliki potensi, banyak peluang, dan juga memiliki banyak tantangan, yang dilihat dari Sumber Daya Alam.
 
Musrenbang di Pontianak  dihadiri oleh sekitar 400 tamu undangan. Melalui Musrembang ini juga akan disampaikan apa yang menjadi program prioritas kedepannya nanti.

Tujuan Musrembang adalah untuk memerperat tali silaturahmi antar masyrakat Se-Kalimantan, menyampaikan usulan program priortias dari tiap masing -masing provinsi di Kalbar guna mengejar ketertinggalan pembangunan untuk di akomodir oleh pihak kementerian terkait.

Selain itu untuk menjebatani aspirasi masyarakat di Kalimantan yang perlu dukungan pusat dan untuk mengetahui arah dan kebijakan di provinsi terkait.

Tema Musrembang ini dipilih sesuai untuk mendukung kebijakan pemindahan ibu kota negara.

Pada Musrembang kali ini juga disampaikan kepada kementerian terkait kesepakatan untuk mendukung penuh pernyataan Presiden, yang telah menetapkan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.