Kemendagri Waspadai Gangguan Keamanan di PON 2020

Jakarta, InfoPublik-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mewaspadai potensi gangguan keamanan, dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Papua.

Menurut Mendagri, M.Tito Karnavian, berdasarkan kunjungan ke Papua pada akhir November 2019 lalu, progres penyelesaian fasilitas vanue berjalan baik, dan akan selesai paling lambat pada Juli 2020.

"Kami juga sudah mengecek langsung di Timika ada dua lokasi yang belum selesai. Namun, kami lihat progresnya dan ketemu langsung dengan pimpinan proyeknya mereka meyakini betul paling lambat Juli, dua tempat yang menjadi venue itu akan selesai," kata Mendagri dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/2/2020).

Adapun, peserta PON XX Tahun 2020 secara keseluruhan berjumlah 12.523 orang, terdiri dari Atlet sebanyak 6.442 orang, official banyak 3.221 orang, dan SDM pertandingan (panitia pelaksana, wasit/juri, dewan hakim, technical delegate) sebanyak 2.860 orang.

Untuk transportasi, Mendagri mengusulkan untuk dibantu oleh TNI dan Polri. Pasalnya, transportasi dinilai masih kurang, sehingga perlu bantuan dari kedua lembaga negara tersebut.

Sesuai dengan Surat Keputusan KONI Pusat No. 116/2018 Tentang Panitia Inti PB PON XX 2020 Papua, pengamanan pelaksanaan PON XX dikoordinir oleh Panglima Kodam XVII Cendrawasih.

Rencana gelar kekuatan pengamanan terdiri dari TNI sebanyak 4.250 personil, Polri sebanyak 3.500 personil, Satpol PP sebanyak 600 personil, Basarnas yakni 60 personil, sehingga total berjumlah 8.410 personil.

“Perlu ada pengamanan pada saat kegiatan nanti, back up dari Mabes, baik Mabes TNI maupun Mabes Polri, cepat dilakukan back up dengan kekuatan yang cukup, kemudian titik-titik yang sudah diketahui rawan itu bisa meredam dengan cepat,” tuturnya.

Pengamanan juga dibutuhkan karena PON yang berdekatan dengan Pilkada 2020, yang dilaksanakan di 11 Kabupaten dari 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua.

Menurutnya, terdapat kerawanan karena konflik pilkada karena di Marauke yang menjadi salah satu venue akan menyelenggarakan Pilkada.

Pengamanan lebih akan dilakukan dengan aksi tanpa kekerasan.

"Kemudian kelompok yang biasanya menggunakan aksi tanpa kekerasan seperti demo, kemudian kelompok bersenjata. Nah ini, kami kira bisa diatasi dengan penguatan operasi, baik operasi intelijen maupun operasi hukum dan operasi pendekatan,” urainya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak pemerintah pusat untuk membantu pemerintah daerah mempercepat persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XX di Papua, yang akan digelar Oktober-November mendatang.

Pasalnya, kata Fikri, ada beberapa kendala yang memerlukan koordinasi intensif antara eksekutif dan legislatif.

“Ada sejumlah pekerjaan yang perlu diselesaikan dalam waktu yang sempit, sehingga kami di Komisi X menginisiasi rapat gabungan dengan Komisi I, II, III bersama mitranya masing-masing di bidang keamanan, pemerintahan daerah dan hukum," katanya.

Menurut Fiikri, mengatakan pekerjaan tersebut bukan hanya sekedar venue tetapi juga hal lain seperti keamanan, pelaksanaan Pilkada, anggaran, hingga cabang olahraga yang dipertandingkan.

“Hal-hal tersebut dibahas untuk ditindaklanjuti oleh komisi dan institusi terkait, misalnya soal anggaran yang masih kurang Rp2,3 triliun dari total Rp4,8 triliun kita serahkan ke Banggar untuk mendorong agar cepat terpenuhi, kemudian soal 11 Pilkada yang akan diserahkan ke Komisi II, apakah boleh diundur atau bagaimana," pungkasnya.(EB/TM)