:
Oleh Tri Antoro, Senin, 20 Januari 2020 | 11:24 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 253
Jakarta, InfoPublik - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengatakan komisinya akan mengawal secara maksimal terkait dengan pengungkapan dugaan kasus korupsi di perusahaan plat merah PT Jiwasraya.
"Kami akan mengawal dengan sepenuhnya agar kasus korupsi dapat diungkapkan," ujar Anis di Jakarta, Minggu (19/1).
Menurut dia, komisi akan berkoordinasi dengan dua lembaga yang sangat berkaitan dengan plat merah tersebuy yakni Badan Pengawasan Keuangan (BPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengungkapan kasus yang telah membuat rugi negara sebesar Rp13,7 triliun.
"Keduanya adalah mitra dari Komisi XI jadi akan kami meminta membantu memecahkan dugaan kasus korupsi itu," katanya.
Dia melanjutkan, kasus dugaan korupsi yang telah merugikan negara harus diusut tuntas dengan tujuan utama adalah mengembalikan dana nasabah yang hilang. Kemudian, oknum yang berkaitan dengan kasus korupsi pada perusahaan plat merah dapat ditindak secara tegas.
Sebagian besar nasabah yang dirugikan merupakan berasal dari nasabah yang memiliki perekonomian menengah kebawah. Sehingga, terjadinya kasus ini sangat merugikan masyarakat dengan kondisi perekonomian tersebut.
"Harus ada efek jera yang dilakukan, agar tidak ada lagi kejadian seperti ini lagi," imbuhnya.
Sebelumnya, Komisi III DPR RI dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sepakat akan melanjutkan pembahasan pada Senin (20/1) terkait dengan dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum di perusahaan plat merah PT Jiwasraya, sehingga merugikan negara hingga belasan triliun.
"Keterbatasan waktu pada hari ini, maka akan dilanjutkan pada Senin depan," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa beberapa waktu lalu.
Menurut dia, keterbatasan waktu yang dimiliki saat ini karena Jaksa Agung akan menghadiri rapat dengan Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, pembahasan secara mendalam akan dilanjutkan pada minggu depan. Mengingat, kasus dugaan korupsi yang melanda sejumlah perusahaan milik negara telah memerlukan pembahasan waktu yang panjang.
"Banyak anggota dewan yang akan bertanya terkait dengan dugaan kasus korupsi yang terjadi," katanya.