Diskusikan Tipikor, Komisioner KPK Roadshow ke MPR RI

Jakarta, InfoPublik-Setelah melakukan kunjungan ke beberapa instansi yang menjadi mitra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lima Pimpinan KPK kembali melakukan roadshow di awal masa kerjanya pada 2020. Kali ini giliran berkunjung ke Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Dalam kunjungan Selasa (14/1/2020) kelima komisioner KPK hadir yakni Ketua Firli Bahuri, Wakil Ketua Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron, disambut langsung Ketua MPRRI Bambang Soesatyo.

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, kunjungan itu mendiskusikan tentang esensi dari pemberantasan korupsi bersama seluruh lembaga negara. Kedua pihak sepakat bahwa esensi pemberantasan korupsi tidak hanya mengejar pelaku korupsi, tetapi juga untuk menyelamatkan keuangan negara.

“Bahwa ada yang berbuat (korupsi), itu yang harus dihukum. Tapi intinya bukan mengejar orang, tapi mengejar pengembalian uang negara,” ujar Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Dalam pertemuan itu, Bambang juga berpesan agar KPK menaruh perhatian khusus pada kasus-kasus yang berdampak besar bagi kepentingan rakyat.

“Kami akan mengingatkan KPK untuk menaruh perhatian terhadap kasus yang berpotensi merugikan tidak saja keuangan negara, tetapi kepentingan masyarakat. Misalnya, soal Jiwasraya dan Asabri,” kata Bambang.

Menjawab hal itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan bahwa KPK akan menggagas perbaikan sistem untuk menutup celah korupsi dan menyelamatkan keuangan negara. Namun, KPK butuh bantuan dari seluruh mitra kerja KPK, seperti MPR.

“Butuh gandeng tangan untuk melakukan perbaikan sistem,” ujarnya.

Menurut Ghufron, biaya politik yang tinggi membuat potensi korupsi dalam dunia politik cenderung tinggi. Oleh karena itu, KPK akan mendorong pemerintah untuk membangun sistem yang baik agar tidak ada lagi korupsi dalam dunia politik.

“Mari bangun sistem agar orang yang tidak menjadi koruptor karena sistem yang buruk,” ujarnya.

Sebelumnya, kelima Pimpinan KPK telah mengunjungi beberapa kementerian dan lembaga yang merupakan mitra KPK seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian Republik Indonesia, Kemenko Polhukam RI, Kementerian Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).