11.jpeg)
:
Oleh Eko Budiono, Selasa, 14 Januari 2020 | 13:54 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 428
Jakarta,InfoPublik-Agenda pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 adalah momentum terbaik bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, untuk meraih kembali kepercayaan dan simpati masyarakat.
"Saya berpandangan justru Pilkada 2020 adalah momentum yang bisa dimanfaatkan untuk mengembalikan kepercayaan publik, justru KPU dibantu dengan agenda pilkada sebagai akselerator mengembalikan kepercayaan publik dengan lebih cepat," kata Titi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/1/2020).
Caranya, dengan memastikan seluruh jajaran KPU yang melaksanakan Pilkada 2020 di 270 daerah menunjukkan kinerja dan prestasi terbaiknya. Salah satunya, membangun sistem pengendalian integritas internal yang bisa memproteksi seluruh jajarannya baik dari unsur komisioner maupun sekretariat dari perbuatan menyimpang ataupun perilaku koruptif.
Dengan demikian, KPU perlu melakukan beberapa hal penting, melakukan evaluasi menyeluruh atas sistem integritas yang ada di KPU. Hal itu terkait efektivitas pengawasan internal dalam mencegah pelanggaran dan praktik curang.
"KPU mesti ambil inisiatif untuk bekerjasama dengan KPK dan instansi terkait yang relevan, misal PPATK dan Ombudsma serta kelompok masyarakat antikorupsi untuk menyusun strategi pencegahan kelembagaan," kata Titi.
Sedangkan Ketua KPU RI Arief Budiman memastikan, kinerja KPU tak terganggu dengan adanya kasus dugaan suap yang menyeret salah satu komisionernya, Wahyu Setiawan.
Menurut Arief, ia bersama lima komisioner lain tetap dapat bekerja seperti biasanya.
"Enggak terganggu, kita masih jalan terus. Aktivitas kita kan masih jalan, menghadiri sidang MK jalan, mengirim membalas surat menyurat jalan, masih kita lakukan," kata Arief dalam keterangannya, Selasa (14/1/2020).
Arief mengatakan, pihaknya akan terus berupaya untuk meyakinkan publik, bahwa KPU akan bekerja sesuai peraturan perundang-undangan.
Meski begitu, Arief mengaku, dirinya tak dapat mengembalikan kepercayaan publik sepenuhnya seperti sedia kala.
"Tentu KPU tidak bisa memastikan kepercayaan publik pulih, karena itu pasti terserah pada masyarakat, pada publik," ujar Arief.
Sebelumnya, KPK menetapkan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan sebagai tersangka penerimaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. KPK juga turut menetapkan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, caleg DPR dari PDIP, Harun Masiku serta seorang swasta bernama Saeful.
KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total sebesar Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI.