10.jpeg)
:
Oleh Eko Budiono, Sabtu, 28 Desember 2019 | 17:12 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 336
Jakarta,InfoPublik-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan, banyak capaian kinerja positif sampai akhir tahun 2019.
Misalnya, program deregulasi yang telah dicanangkan Presiden Jokowi sejak awal menjabat.
Kemendagri juga telah menghapus regulasi atau peraturan daerah yang tidak mendukung investasi. Terutama di daerah. Tercatat sebanyak 3.032 Perda atau Perkada yang tidak ramah investasi dan membuat pelayanan begitu berbelit telah dihapus.
“Kemendagri kembali akan menyisir, dan merekomendasikan pembatalan Perda atau Perkada yang memperlambat dan mempersulit proses perizinan,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Hadi Prabowo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (28/12/2019).
Sementara Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan, kinerja direktorat yang dipimpinnya saat ini, banyak menorehkan capaian kinerja yang positif.
Bahkan beberapa inovasi layanan yang dibuat telah meraih penghargaan dari berbagai lembaga.
Salah satu capaian kinerja Ditjen Dukcapil yang utama tentunya adalah yang terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan.
Zudan menyatakan, perekaman e-KTP sebanyak 191.000.595 atau 98,79 persen.
Capaian perekaman ini meningkat sebesar 1.57 persen dibandingkan perekaman tahun 2018 yang mencapai 187.293.030 atau 97.21 persen.
Selain itu, dari total jumlah anak sebanyak 81.632.355, cakupan kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak usia atau anak usia 0-18 Tahun sudah mencapai 91.00 persen atau sebanyak 74.288.394 jiwa.
Capaian kinerja Kemendagri lainnya dirinci oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar.
Menurut Bahtiar salah satu capaian kinerja dari Ditjen Polpum yang dipimpinnya adalah terkait dengan bantuan keuangan kepada partai politik.
Menurutnya, telah disalurkan bantuan keuangan partai politik pada tahap kedua kepada 9 partai yang mendapatkan kursi di DPR RI hasil Pemilu 2019. Total bantuan untuk partai yang telah disalurkan sebanyak Rp. 31.593.992.000.
“Kami telah menjalin kemitraan dengan 2.504 organisasi kemasyarakatan atau ormas dalam rangka pendidikan politik dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Selain itu telah terbentuk Tim Terpadu Pengawasan Ormas di 23 Provinsi dan 36 Kabupaten atau Kota. Capaian lainnya, kami telah membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di 34 Provinsi dan 456 Kabupaten atau Kota,” katanya.
Bahtiar menegaskab, di 2019 peristiwa konflik sosial mengalami penurunan.
Tercatat peristiwa konflik sepanjang tahun 2019 ada 28 peristiwa. Jumlah peristiwa tersebut lebih rendah dari tahun 2018 yang mencapai 47 peristiwa.
"Bahkan lebih rendah dari target Renstra Kemendagri tahun 2015-2019 yakni kurang dari 83 peristiwa,” ujarnya.
Sedangkan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Eko Subowo menambahkan capain sampai akhir tahun 2019 ini, untuk masalah batas daerah telah menyelesaikan penegasan 23 segmen batas daerah.
Rinciannya, 6 segmen batas antar Provinsi dan 17 segmen batas antar Kabupaten atau Kota. Penyelesaian batas daerah ini telah ditetapkan dengan 22 Permendagri dari periode Oktober sampai Desember 2019. Sehingga Secara keseluruhan dari 979 segmen batas antar daerah yang telah selesai ditegaskan sebanyak 615 segmen.