Oleh Eko Budiono, Jumat, 20 Desember 2019 | 14:16 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 598
Jakarta,InfoPublik-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau partai politik (Parpol) harus dapat menawarkan kandidat kepala daerah yang berkualitas dalam pilkada 2020.
"Parpol sebagai produsen kepala daerah semestinya menawarkan kandidat yang bagus dalam seluruh aspek sehingga masyarakat dapat memilih yang terbaik dari yang baik. Ini harapan yang seharusnya terpenuhi," kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bachtiar, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/12/2019).
Menurut Bahtiar, Pilkada 2020 tidak cukup melahirkan pemimpin yang baik, melainkan harus inovatif. Pemimpin daerah ke depan diharapkan mampu melakukan perubahan ke arah perbaikan.
"Di era sekarang ini, pemimpin daerah yang diharapkan bukan hanya baik, melainkan berani melakukan perubahan, yang tentunya berorientasi pada kepentingan masyarakat," tuturnya.
Bachtiar mengingatkan masyarakat untuk menjadi pemilih yang rasional, bukan pemilih emosional. Pemilih harus menentukan pilihannya bukan berdasarkan hubungan darah, pertemanan, apalagi uang, melainkan kemampuan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Rekam jejak para kandidat pilkada, kata Bachtiar, juga harus diperhatikan sebagai alasan yang mendasar dalam menggunakan hak suara.
Pemilih jangan memilih kandidat yang memiliki rekam jejak yang tidak baik.
Jangan rusak hasil pilkada hanya karena tergoda dengan uang Rp100.000 atau berapa pun itu. Ini untuk masa depan kita semua selama lima tahun mendatang," tuturnya.
Bachtiar juga mengharapkan proses pilkada harus dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu secara adil.
Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah harus mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara adil, tidak berpihak kepada kandidat tertentu.
Ia menambahkan, independensi penyelenggara pemilu merupakan fondasi untuk menciptakan situasi yang kondusif, dan hasil pilkada yang dapat dipercaya.
Sebelumnya, Kemendagri mengingatkan masih adanya potensi polarisasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 mendatang.
Pelaksana tugas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar, di Jakarta, Minggu, mengatakan semua pihak mesti berperan aktif untuk mengantisipasi polarisasi masyarakat karena Pilkada 2020, utamanya pada media sosial yang memungkinkan setiap orang membuat konten sesuai kehendaknya masing-masing.
"Hati-hati dengan produksi konflik yang ditimbulkan media sosial, ada hoaks, dan lain-lain, apalagi mendekati hari pelaksanaannya, biasanya suasana menjadi panas," tegasnya.
Kampanye hitam atau negatif yang berpotensi memecah belah masyarakat kata dia harus dilawan, caranya dengan membuat kampanye-kampanye positif.
"Di sinilah peran peserta Pilkada dan Parpol agar ikut serta meminimalisir suasana panas dan konflik di tengah masyarakat," ungkapnya.
Selain itu, politik identitas, politisasi SARA juga diduga masih akan menjadi ancaman pada Pilkada 2020 yang akan digelar di 270 daerah, pada Rabu 23 September.
Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id
