Digitalisasi Pelayanan Publik Dorong Millenial Adukan Pelanggaran Aturan

Jakarta, InfoPublik - Digitalisasi pelayanan publik melalui aplikasi berbasis internet akan membuat para generasi penerus bangsa (millenial) menjadi lebih aktif melakukan pengaduan pada setiap pelayanan publik yang tidak sesuai dengan aturan berlaku.

“Eranya bergeser ke arah teknologi dan digitalisasi, maka saluran itu harus adaptif dengan teknologi agar fleksibel menangkap harapan masyarakat diruang milenial,” jelas Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa melalui siaran pers, Sabtu (28/9).

Disampaikan, bahwa banyaknya jumlah pengaduan jangan diartikan bahwa pelayanan publik tersebut adalah buruk. Namun dalam konteks open government, hal tersebut merupakan wujud nyata partisipasi warga dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, pengaduan masyarakat merupakan bagian dari kontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Sebagai contoh juara United Nation Public Service Awards (UNPSA) tahun 2016 adalah inovasi pengaduan NYC 311 dengan menampung 36 juta aspirasi, pengaduan, dan permintaan informasi publik,” katanya.

Ia melanjutkan, generasi milenial merupakan kekuatan utama pembangunan bangsa dimasa mendatang. Selain itu, masyarakat dan mahasiswa adalah elemen bangsa yang utama dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan publik.

Adanya sistem ini akan memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan, saran, masukan, dan harapannya kepada pemerintah. Pengaduan dijaring secara terpadu dari pusat hingga ke daerah dan unit pelayanan terkecil, pengelolaan juga tidak terduplikasi, tepat sasaran pada lembaga yang berwenang menangani, tidak ada penolakan terhadap aduan, serta mudah diakses dan dikelola.

Diah mengatakan melalui kerangka open government, dibangun kolaborasi, sinergi, soliditas, dan trust. Masyarakat percaya dengan pemerintah, kemudian pemerintah juga makin percaya diri dalam menjalankan program. Dengan demikian, masyarakat dan pemerintah saling mendukung pertumbuhan dan pembangunan, baik di pusat maupun daerah.

“Penguatan open governmentdilakukan untuk dapat melihat dan menjalankan peran strategis dalam mengatasi masalah serta menyeimbangkan program pemerintah dengan harapan masyarakat dan membuat lompatan besar,” tuturnya.