Komisi V DPR RI: Kementerian LHK Perlu Anggaran Tambahan Atasi Karhutla

:


Oleh Tri Antoro, Selasa, 17 September 2019 | 10:09 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 132


Jakarta, InfoPublik - Ketua Komisi V DPR RI Edhy Prabowo menilai, kurangnya dukungan anggaran disinyalir menjadi penyebab kurang efektifnya langkah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

"Semangat mengatasi Karhutla tersebut tidak didukung oleh kebijakan alokasi anggaran," ujar Edhy Prabowo dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian LHK, Senin (16/9).

Menurut dia, DPR telah mendukung Kementerian LHK mendapatkan anggaran tambahan untuk membeli sejumlah peralatan pemadam Karhutla pada tahun ini. Jika, pada saat itu berikan tambahan ada kemungkinan Karhutla yang terjadi saat ini dapat padamkan dengan cepat.

"Sayangnya hal tersebut tidak terjadi pada pengalokasian anggaran program pengendalian perubahan iklim tahun ini,” katanya.

Sependapat dengan hal diatas, Anggota Komisi V DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyatakan, Karhutla yang disebabkan oleh perubahan iklim itu terjadi hampir setiap tahun. Sejatinya, Kementerian LHK sudah mempersiapkan dan mengantisipasinya agar tidak terjadi bila ada anggaran dana yang ditambahkan.

Salah satunya dengan alokasi anggaran yang cukup besar agar dapat digunakan untuk menyediakan berbagai alat-alat canggih mengantisipasi terjadinya kebakaran.

"Saya menilai Kementerian LHK belum terlihat fungsinya dalam masalah kebakaran hutan. Yang muncul di publik itu hanya BNPB," imbuhnya.