:
Oleh Tri Antoro, Minggu, 30 Juni 2019 | 11:48 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 286
Jakarta, InfoPublik - Jarak penetapan dan pelantikan presiden yang terlalu lama harus dimanfaatkan elit politik untuk melakukan rekonsiliasi sosial di masyarakat, supaya mampu meredam dampak negatif polarisasi.
"Dari 30 Juni sampai 20 Oktober harus dimanfaatkan para elit politik untuk lakukan rekonsiliasi, bukan antar sesama partai namun di masyakarat," kata Pengamat Pemilu Titi Anggraini di Jakarta, Sabtu (29/6).
Selama ini, pasca pemilu belum ada satu agenda yang ditujukan untuk rekonsiliasi di masyarakat. Ia pun merasa, pernyataan yang dilontarkan dari para politisi belum sepenuhnya meredam dampak negatif polarisasi.
Selama waktu itu, lanjut dia, para politikus harus menyampaikan pernyataan-pernyatan yang membuat kedua pendukung dapat harmonis kembali. Sehingga, setiap program presiden terpilih dapat didukung secara sepenuhnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
"Pernyataan politisi masih belum terlihat ingin melakukan rekonsiliasi di masyarakat," katanya.
Diketahui, pasca Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan pemohon yakni Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Solahuddin Uno.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan segera menetapkan pemenang pemilihan umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden terpilih yakni pasangan calom nomor urut 01 Joko Widodo - Ma'aruf Amin pada Minggu (30/6).