Pemerintah Indonesia Menang Gugatan Arbitrase IMFA

Jakarta, InfoPublik- Pemerintah Indonesia melalui Jaksa Pengacara Negara Jamdatun Kejaksaan Agung (Kejagung) memenangkan gugatan arbitrase perusahaan tambang asal India (Indian Metal Ferro & Alloys Limited) IMFA melalui persidangan di Den Haag, Belanda.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Mukri mengatakan, pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019, pemerintah Indonesia menerima putusan arbitrase dalam perkara gugatan arbitrase yang diajukan oleh IMFA terhadap Pemerintah RI.

"Setelah dilaksanakan persidangan di Den Haag, Belanda pada bulan Agustus 2018. Putusan tersebut telah menolak gugatan yang diajukan oleh IMFA sehingga telah memenangkan posisi Pemerintah RI," kata Mukri dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Jumat (29/3)

Bahkan, jelas Mukri, IMFA dihukum untuk mengembalikan biaya yang dikeluarkan selama proses arbitrase kepada Pemerintah RI sebesar US $ 2,975,017 dan GBP 361,247.23.

"Keberhasilan penanganan perkara ini didukung oleh kerjasama Tim Terpadu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tim Penanganan Gugatan Arbitrase IMFA, dengan Jaksa Agung sebagai leading sector yang telah diberikan kuasa khusus dari Presiden RI," ujar dia.

Menurut Mukri, Jaksa Agung telah memberikan kuasa substitusi kepada Tim Jaksa Pengacara Negara dan Kantor Hukum Simmons & Simmons yang bekerja sama dengan Kantor FAMS Lawyer.

Gugatan yang diajukan oleh IMFA terhadap Pemerintah RI pada tanggal 24 Juli 2015 dengan alasan adanya tumpang tindih IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang dimiliki oleh PT SRI dengan 7 perusahaan lain akibat adanya permasalahan batas wilayah yang tidak jelas.

Dengan adanya tumpang tindih IUP tersebut, IMFA mengklaim bahwa Pemerintah RI telah melanggar BIT India-Indonesia dan mengklaim Pemerintah RI untuk mengganti kerugian kepada IMFA sebesar US $ 469 juta (± Rp 6,68 Triliun).

PT SRI merupakan badan hukum Indonesia akan tetapi Pemegang saham dari PT SRI adalah Indmet Mining Pte Ltd (Indmet) Singapura yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Indmet (Mauritius) Ltd, sedangkan saham dari Indmet (Mauritius) Ltd itu sendiri dimiliki oleh IMFA.

Ia mengatakan, majelis arbiter dalam putusannya telah menerima bantahan Pemerintah RI mengenai temporal objection yang pada pokoknya menyatakan bahwa permasalahan tumpang tindih maupun permasalahan batas wilayah merupakan permasalahan yang telah terjadi sebelum IMFA masuk sebagai investor di Indonesia.

Sehingga, menurut dia, dalam hal ini IMFA melakukan due diligence dengan benar maka permasalahan dimaksud akan diketahui oleh IMFA. Oleh karena itu, Pemerintah RI sebagai negara tuan rumah tidak dapat disalahkan atas kelalaian investor itu sendiri.

Dengan kemenangan gugatan ini, jelas Mukri, Pemerintah RI telah menyelamatkan keuangan negara sebesar US $ 469 juta atau ± Rp 6,68 Triliun. Selain itu, IMFA dihukum untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah RI sebesar US $ 2,975,017 dan GBP 361,247.23.