:
Oleh Tri Antoro, Selasa, 15 Januari 2019 | 19:45 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 352
Jakarta, InfoPublik - Kepolisian Republik Indonesia dalam pesta demokrasi pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) tetap bersikap netral, tidak akan memihak salah satu kandidat yang berkompetisi memperebutkan kursi RI 1.
"Polisi itu netral. Itu sudah diatur dalam aturan kepolisian," tegas Kepala Satgas Nusantara Irjen Pol Gatot Purnomo yang menggantikan Kapolri Tito Karnavian dalam diskusi diskusi Pemilu Hoax dan Penegakan Hukum di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (15/1).
Berdasarkan pasal 28 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian menjelaskan, ayat satu Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan: Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
Pada ayat dua dijelaskan, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.
Kemudian di ayat tiga dijelaskan, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.
"Itu sudah diatur dalam UU Kepolisian di Pasal 28. Pak Kapolri sudah menyampaikan arahan-arahan, baik video konpres maupun tertulis. Polisi ini netral, terutama dalam pemilu," imbuhnya.
Peran polisi, lanjut dia, membantu pengamanan pilpres agar potensi konflik yang kemungkinan terjadi bisa dicegah. Hal ini fokus pihaknya, karena bila tidak dijaga dengan maksimal bisa berdampak negatif pada kondusifitas masyarakat disuatu tempat.
"Ajang ini memang berpotensi menimbulkan gesekan-gesekan di masyarakat," katanya.
Tahun ini, memerlukan perhatian yang lebih besar karena ada dua hal yang membuat ajang pesta demokrasi lebih rawan yakni kandidat pertama, calon presiden dan wakil presiden yang berjumlah dua pasangan yang membuat kerawanan konflik antar pendukung.
Kedua, perjuangan partai politik yang keras untuk dapat menembus batas ambang batas parlemen. Adanya akan mendorong partai untuk habis-habisan berjuang memikat hati rakyat untuk dipilihnya.
"Mereka juga akan bertarung dalam internal sendiri, Gesekan-gesekan ini kerawanan. Belum lagi parpol mereka pasti tidak mau terdegradasi dari ambang batas pemilu," jelas dia.
Adanya hal diatas, Gatot mengajak semua pihak bijak bersikap dalam tahun politik ini. Tujuannya mengantisipasi potensi konflik yang terjadi pada saat sebelum dan sesudah pileg dan pilres dapat dicegah.
Masyarakat harus pintar dalam mensikapi perbedaan pilihan dalam kontestasi politik diatas. Sebab, pengalaman ini akan membuat demokrasi di Indonesia makin berkualitas.
"Bangsa ini sedang proses transisi demokrasi menuju konsolidasi demokrasi," pungkas Gatot.