Pers Jangan Jadi Bagian Pihak yang Bersengketa Pemilu

:


Oleh Baheramsyah, Kamis, 25 Oktober 2018 | 16:12 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 456


Kupang, InfoPublik - Kementerian Komunikasi dan Informatika mengimbau insan pers Indonesia menempatkan diri sebagai perawat kohesi nasional. Pers bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah, penjaga keutuhan nasional dan tidak menjadi bagian dari pihak-pihak yang bersengkata di dalam proses Pemilu.

Imbauan itu disampaikan pemerintah dalam kegiatan Editor’s Forum dengan tema “Media Bermartabat Untuk Pemilu Berkualitas” yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dtjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (25/10).

“Pers dan Pemilu masing-masing memiliki esensi dan tugas fungsi yang sangat penting. Keduanya harus saling menguatkan karena peranan yang sangat strategis dalam demokrasi,” ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Niken Widiyastuti yang dibacakan oleh Kasubdit Media Online Nurlaili dalam sambutan pembukaan Editor,s Forum di Hotel Aston Kupang NTT.

Dirjen IKP menegaskan proses pemilu jangan sampai mengakibatkan masyarakat terpecah belah. Apalagi, perhelatan demokrasi lima tahunan ini sangat sensitif apalagi di daerah yang berpotensi terjadi konflik lewat isu SARA.

“Pers harus menjadi bagian yang mencerahkan dan mengawal pemilu secara fair. Ruang redaksi harus independent, terbebas dari segala kepentingan kontestan Pemilu,” tegasnya.

Dirjen IKP mengatakan, pada  titik  ini,  sekali  lagi  kita  menemukan  fungsi  fundamental  media pers. Bukan sebagai follower media sosial dalam menyajikan wacana konflik dan  perbedaan,  tetapi  dengan  menyajikan  wacana  yang  rasional  dan mencerahkan.  Menyajikan  informasi,  berita  dan  diskusi  yang  membuka cakrawala  pemikiran  dan  yang  meneduhkan  suasana  hati  setiap  orang.

Dalam  suasana  politik  yang  cenderung  memanas  belakangan,  Bangsa Indonesia sedang membutuhkan pers yang mampu menjadi perekat keutuhan bangsa.  Bukan  sebaliknya,  pers  yang  egois  hanya  memikirkan  diri  sendiri. Atau  pers  yang  alih-alih  memikirkan  bagaimana  turut  serta  menyelesaikan masalah,  justru  mengambil  manfaat  dari  masalah  demi  alasan  politik  atau bisnis.

“Kita  semua  berharap,  pada  tahun  politik  ini,  pers  nasional  menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Kita membutuhkan pers yang menempatkan  diri  sebagai  perawat  kohesi  sosial,  bukan  justru  menjadi intensivier  of  conflict.  Pers  yang  menjadi  penjaga  keutuhan  nasional  dan bukan sebaliknya, menjadi bagian dari pihak-pihak yang bersengketa,” ujarnya.

Dalam  konteks  inilah  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika bersama dengan Kaukus Media dan Pemilu  mencanangkan gerakan “Media Bermartabat  Untuk  Pemilu  Berkualitas”.  Gerakan  ini  dilaksanakan  dengan melakukan safari ke  pemilik media, redaksi media, wartawan dan komunitas pers  secara  umum  di  berbagai  Provinsi  di  Indonesia. 

Ia menjelaskan, jika pers sebagai media “mainstream” telah memainkan perannya secara baik dan bertanggung jawab, maka dapat dipastikan bahwa pemilu yang memiliki jargon Luber serta Jurdil itu akan menghasilkan para pemimpin dan pengemban amanat rakyat yang memiliki integritas dan kompetensi yang sangat memadai untuk menjalankan pemerintahan yang bersih, baik dan melayani sepenuh hati.

Kegiatan Editor’s Forum diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Kaukus Media dan Pemilu yang bertujuan untuk mewujudkan pers yang menjadi penjaga keutuhan nasional dan menyajikan informasi yang membuka pemikiran dan meneduhkan masyarakat.

Gerakan ini dilaksanakan dengan melakukan safari ke pemilik media, redaksi media, wartawan dan komunitas pers secara umum di berbagai Provinsi di Indonesia, mengingatkan pentingnya profesionalisme, independensi dan netralitas media dalam Pemilu.

Bentuk kegiatan berupa anjang sana media, berdialog multistakeholders, dan kuliah umum.

Peserta Editor,s Forum ini dihadiri  kurang lebih 100  orang  insan  pers  dan  masyarakat  umum  yang  berasal dari  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur.  Setiap  peserta  diharapkan  dapat berpartisipasi dalam kampanye #santunbermedia2019 di media sosial.