Konvensi Humas Pemeritah 2018 Resmi Dibuka

:


Oleh Yudi Rahmat, Jumat, 7 September 2018 | 13:41 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 656


Bogor, InfoPublik - Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik (TK3P) Kementerian Komunikasi dan Informatika Salamata Sembiring membuka secara resmi Konvensi Humas Pemerintah 2018 di Salak Tower Hotel, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (7/9).

Konvensi Humas Pemerintah yang dihadiri kurang lebih 300 pranata Humas seluruh Indonesia akan berlansung sampai 8 September 2018.

Pada kesempatan tersebut Salamata Sembiring mengapresiasi kepada Ikatan Pranata Humas (Iprahumas ) yang telah bekerja keras untuk mewujudkan acara tahunan yang mengangkat tema “Pranata Humas Indonesia Menuju Era 4.0”. 

Menurutnya Era revolusi industri 4.0 telah terbentang di depan mata. Memunculkan istilah digital economy, artificial intelligence, big data, robotic, dan lain lain yang dikenal dengan fenomena disruptive innovation.  Implikasi pada pola komunikasi dan penyebaran informasi. Muncul istilah  yang mirip, yakni disruptive information "Informasi datang simultan susul-menyusul secara cepat, multiplatform, multiplexing, dan dalam jumlah yang sangat banyak.  Fenomena tersebut bersifat innevitable atau tidak bisa dihindari. Mau tidak mau, suka tidak suka, semua orang yang bergerak di bidang komunikasi dan informasi harus menyesuaikan diri secara revolutif," katanya.

Ia mengatakan, berdasarkan regulasi yang ada, tugas pokok Pranata Humas adalah melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan. Maka Pranata humas akan terkena imbas revolusi 4.0 secara langsung. Karena terminologi “pelayanan” itu sendiri sudah bergeser, maka pelaksanaan tugas pokok tersebut juga harus diubah secara radikal.

Menurutnya, pada masa lalu, paradigma yang digunakan pemerintah dalam pelayanan informasi adalah melalui komunikasi transmisional, sifatnya talk with, deliveri pesan dilakukan secara searah dari pemerintah ke masyarakat. Di era 4.0, paradigma yang digunakan adalah komunikasi transaksional, bersifat talk with atau komunikasi timbal-balik pemerintah-masyarakat.

Pertanyaan besar yang harus dijawab bagi pranata humas adalah sudahkah pranata humas mempersiapkan diri untuk perubahan besar tersebut? Sudahkah pranata humas melayani masyarakat dengan “pelayanan zaman now” yang serba cepat dan simultan? Sudahkah mengelola komunikasi dan informasi dengan mengedepankan talk with yang interaktif dengan masyarakat?

"Jika belum, maka pranata humas harus merespon secara sigap tuntutan zaman tersebut. Old paradigm harus ditinggalkan, diganti dengan new paradigm yang lebih sesuai dengan dinamika terkini," katanya.

Keterlambatan dalam merespon dinamika zaman akan membuat posisi pranata humas menjadi ahistoris, bahkan tidak mungkin eksistensinya akan dipandang sebelah mata oleh profesi lain "Jelas bahwa kesiapan SDM adalah faktor penentu eksistensi pranata humas ke depan. Maka capacity building adalah jawaban terbaik untuk mempersiapkan diri menuju era revolusi industri 4.0."ungkapnya

Menurutnya, Pranata humas bukan saja dituntut memiliki kapasitas pengetahuan terkait TIK, namun juga harus memiliki kapabilitas untuk mendayagunakan TIK untuk mengoptimalkan tugas pokoknya sebagai information officer.

Kelembagaan adalah hal lain yang harus dikembangkan di era 4.0. Iprahumas dalam hal ini harus direvitalisasi menjadi lembaga yang benar￾benar memiliki visi dan misi jauh ke depan, bukan sekadar wadah tempat berkumpul para pranata humas. Kelembagaan yang ada harus bisa meneguhkan eksistensi pranata humas sebagai profesi yang memiliki posisi strategis dalam kancah komunikasi pemerintah.

Tak kalah penting adalah membangun jejaring kolaborasi untuk mengoptimalkan tugas pokok pranata humas. Selama ini belum terlihat sinergi yang baik antara pranata humas dengan sektor lain khususnya dalam pengelolaan komunikasi publik. Untuk itu ke depan sinergi kolaborasi dengan berbagai sektor harus diperkuat.