Kementan Bersih Bersih, Sikat Habis Koruptor

Jakarta, InfoPublik -  Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Ditjen Hortikultura, Kementerian Pertanian (Kementan) Prihasto Setyanto mengatakan di tengah komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terus melakukan bersih-bersih dari korupsi.

Menurutnya, bersih-bersih ini tidak hanya bagi kalangan internal pegawai Kementan, melainkan juga bagi pihak pihak yang terkait pertanian. “Iya sikat habis tidak pandang bulu bagi semua pihak yang bermain main di sektor pertanian,” kata Prihasto di Jakarta, Kamis (31/5).

Ia menjelaskan beberapa upaya yang telah dilakukan Kementan guna mewujudkan aparatur yang bersih yakni sosialisasi pencegahan anti korupsi, dan pembinaan pengendalian hingga tindakan tegas bagi pegawai Kementan.

"Ini adalah wujud Reformasi Mental aparatur di sektor pertanian sesuai arahan Presiden RI. Sejak awal menjabat Oktober 2014, Mentan Amran langsung menggandeng BPKP, Kejagung, Kepolisian untuk mengawal program. Selanjutnya menempatkan Satgas KPK berkantor di Kementan,” ungkap Prihasto.

Reward and punishmant diterapkan bagi aparaturnya mulai pejabat struktural tertinggi Eselon 1 hingga level staf. Seluruh program dilakukan secara terukur dan kinerja aparatnya dimonitor harian secara ketat. “Aparaturnya dievaluasi rutin. Bagi yang berprestasi dipromosikan dan sebaliknya bagi yang salah ya dilibas tuntas,” ungkapnya.

Prihasto menyebutkan sudah 1.295 pejabat dimutasi dan demosi. Bahkan sudah banyak pejabat yang langsung dipecat karena melanggar hukum.

Selanjutnya kata dia, Mentan Amran mengandeng KPPU untuk membersihkan kartel, dan bersama Kapolri membentuk Satgas Pangan untuk membasmi mafia pangan. Selain itu sejak awal 2015 bersama TNI AD, Mentan membangun infrastruktur hulu, memperlancar distribusi sarana produksi dan hasil pertanian.

Hingga kini menurutnya, Mentam telah menangkap lebih dari 40 kasus oplos pupuk. Kartel daging, ayam, jagung dan lainnya diproses KPPU. Menangkap kasus bawang ilegal, oplos minyak goreng dan lainnya. 

“Sudah lebih dari 300 kasus mafia pangan diproses Satgas Pangan, termasuk Amran bersama Kapolri menggerebek kasus beras PT. IBU yang super dahsyat,” kata Prihasto.

Dalam berbagai kesempatan Mentan selalu mengatakan, seluruh proyek pengadaan harus transparan, tak boleh ada kongkalikong, termasuk yang terkait dengan perizinan impor.

Mentan Amran menurutnya meminta jajarannya untuk menolak bentuk-bentuk gratifikasi saat bertugas, harus profesional, berintegritas sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo.

Lebih lanjut disampaikan, jika ada yang pihak luar memaksa suap dan gratifikasi kepada aparaturnya, Amran minta agar hal tersebut dilaporkan kepada KPK dan penegak hukum, berikut diserahkan barang buktinya.

“Ini membuktikan sudah lebih dari 3,5 tahun, Mentan telah menyikat habis dan tidak main-main bagi koruptor. Tidak ada ampun bagi pelanggar hukum di bumi Indonesia,” terang Prihasto.

Dari capaian ini, kata Prihasto, maka wajarlah Kementan diganjar penghargaan dari KPK pada Desember 2017 sebagai Kementerian dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik. Sejak dahulu salah satu yang diawasi ketat oleh Amran adalah pelayanan perizinan.

Proses pemberian rekomendasi impor komoditas strategis khususnya bawang putih dimana terdapat kebijakan pemerintah terkait wajib tanam dan wajib menghasilkan 5 persen oleh pelaku usaha impor.

“Bau busuk permainan impor bawang putih telah diendus Amran. Ada upaya beberapa pihak untuk memberikan sejumlah uang kepada staf lapang, agar terhindar dari kewajiban tanam ini,” kata Prihasto.

Menurutnya, hal ini terkonfirmasi setelah salah satu staf melaporkan sejumlah uang dalam jumlah besar yang diterimanya dan telah dilaporkan kepada KPK sebagai bentuk suap dan gratifikasi. Pungli bawang putih sebesar Rp2000-3000 per kilogram untuk perizinan impor bawang putih. Sehingga jika total impor yang dikeluarkan sebesar 500 ribu ton setiap tahunnya, maka terdapat uang panas sebesar Rp1 triliun yang diberikan kepada oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Adanya gratifikasi, suap dan sebagainya berujung pada justifikasi pelaku untuk menaikkan harga komoditas impor yang pada akhirnya akan membebani masyarakat karena harga tinggi, merugikan negara dan  menyengsarakan rakyat utamanya petani,” ujarnya.

Prihasto mengungkapkan sesuai arahan Presiden RI, Mentan Amran intensif melindungi dan memberdayakan petani. Berbagai bantuan benih, pupuk, alat mesin, irigasi, asuransi dan lainnya disalurkan ke petani utuh tanpa dikorupsi.  Sehingga Amran dijuluki paling dekat dengan petani. Hampir tiap saat blusukan keluar masuk rumah rumah petani.

Dalam hal sapu bersih, lanjutnya, seluruh aparat pada Ditjen Hortikultura telah direformasi mental. Dua Kasus hukum di 2013-2014 bagi aparatnya sudah dan sedang proses hukum.

“Kini aparat harus amanah. Bukti suap dan gratifikasi telah diserahkan ke KPK dan menjelaskan secara rinci praktik uang panas dari importir bawang putih. Kita tegakkan reformasi mental bagi aparaturnya. Laporan gratifikasi ini agar menjadi pintu masuk aparat penegak hukum KPK, Kepolisian maupun Kejagung untuk dapat segera menyeret aktor aktor busuk impor bawang putih,” pungkasnya