Pastikan KIP-KIS Berjalan, DPRD dan Kepala Daerah Harus Sinergi

Jakarta,InfoPublik- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diharapkan dapat bersinergi dengan kepala daerah  dan memastikan program Presiden dapat berjalan, seperti Kartu Indonesia Pintar dan  Kartu Indonesia Sehat.

“DPRD daerah tentunya punya tugas pokok ikut dalam membahas anggaran daerah, jadi saling melengkapi dengan kepala daerah.Saya kira dua duanya, melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam perencanaan anggaran di daerah, membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah," ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/3).

Menurut Mendagri, parlemen daerah juga mempunyai fungsi pengawasan, karena  anggota DPRD memiliki  konstituen.

"Mereka bisa memonitor sampai ke tingkat paling bawah seperti kartu sehat dan kartu pintar. Itu diserahkan kepada anggota DPRD yang dia punya konsituen yang memonitor," paparnya.

Dia menegaskan, jika ada hambatan program nasional di daerah dapat berkoordinasi dengan Satgas.

 "Saya kira maslaah target sudah tercapai semua. Hanya kalau masih ada hambatan itu minta tolong Satgas untuk ikut memonitor. Apalagi sudah diberikan tunjangan kunjungan kerja ke konstituen, itu dimanfaatkan untuk menemui konstituen, menyerap aspirasi masyarakat, dan menyalurkan kepada pemerintah daerah maupun pusat," tuturnya.

Dia menambahkan, seiring meningkatnya anggaran untuk daerah, harus diiringi dengan perencanaan anggaran yang baik. “Harus diakui  perencanaan anggaran adalah  salah satu sumber area rawan korupsi,” pungkasnya.