:
Jakarta, InfoPublik- Badan Narkotika Nasional (BNN) mengundang para menteri terkait, sejumlah kepala daerah di Aceh, dan para pakar untuk menyumbangkan ide dan gagasannya dalam membangun sebuah program alternative development yang lebih komprehensif di Aceh.
Seperti diketahui, dalam kurun waktu 12 tahun terakhir, yaitu 2004 hingga 2016, penyalahgunaan narkotika di Indonesia didominasi oleh jenis ganja. Salah satu upaya pendekatan adalah melalui program alternative development program, yaitu alih fungsi lahan ganja menjadi lahan produktif dan legal di Aceh.
Kepala BNN Budi Waseso menjelaskan, tujuan dari rakornas ini adalah bagaimana semua komponen bangsa dapat mengambil peran serta aktif melalui tugas pokok dan fungsi masing-masing dapat mensukseskan tanggap darurat narkoba nasional yaitu mengurangi produksi narkotika khususnya di provinsi Aceh.
Menurut dia, persoalan ganja sangat serius. Dari data yang ada, peredaran ganja di Indonesia menduduki rangking tertinggi yaitu 61% dibanding peredaran narkotika yang lainnya.
“Peredaran ganja juga memicu peredaran narkotika lainnya, termasuk shabu. Dari informasi intelijen, telah terjadi barter antara ganja dan sabu melalui jalur-jalur tikus di aceh, sepanjang desa pinggir pantai di pulau sumatera, bahkan di Papua, dimana ganja dibarter dengan barang-barang selundupan,” ungkap Buwas dalam keterangannya, Rabu (1/11).
Dari fenomena tersebut, banyaknya demand telah memicu maraknya peredaran gelap dan produksi narkoba secara besar-besaran, termasuk kultivasi ganja khususnya di Aceh.
Data Polda Aceh tahun 2016 menyebutkan 482 hektar lahan ganja telah dimusnahkan. Buwas menungkapkan bahwa hal ini merupakan wujud nyata tanggap darurat narkoba nasional mulai dari akarnya, yaitu menurunkan produksi ganja dan melakukan pendekatan pembangunan karakter manusia melalui perbaikan sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban yang secara berkelanjutan selama 10 tahun dapat terimplementasi di 3 pilot project di Aceh, yaitu Aceh Besar, Bireuen dan Gayo lues.
Program ini memiliki 3 tahapan yaitu trust building (3 tahun, 2016-2018), implementasi program (selama 6 tahun, 2019-2024) dan pengembangan agrowisata (2025).