Mahalnya Biaya Politik Sesuai Kebutuhan Proses Rekruitmen Pemimpin

:


Oleh Eko Budiono, Kamis, 27 Juli 2017 | 10:47 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 255


Jakarta,InfoPublik- Biaya politik memang mahal, namun masyarakat  jangan melihat besarnya anggaran tersebut, tetapi lebih pada aspek kebutuhan dalam proses rekruitmen pemimpin.

"Tahapan pemilu 2019  harus dimulai sekarang, dan untuk memenuhi kebutuhan yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ini rekruitmen mulai dari presiden, sampai memilih anggota DPRD. Ini kan biaya pemilu," ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/7).

Dia menyatakan anggaran Rp10 triliun tersebut di luar kebutuhan KPU menyelenggarakan Pilkada Serentak 2018, karena, untuk penyelenggaraan Pilkada 2018 dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Sedangkan, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi menilai, dana sejumlah Rp10 triliun belum mencukupi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilu 2019. Dia mengatakan, total anggaran yang diakukan KPU hingga sampai 2019 sebesar 15,5 triliun. “Nanti akan sampaikan lagi ke pemerintah dan DPR bahwa kebutuhan KPU senilai Rp 15,5 triliun,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Pemilu Serentak 2019 sejumlah  Rp 10 triliun. Biaya tersebut untuk keperluan tahapan pemilu lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun Anggaran 2017.