Kemenhub Lakukan Ramp Check dan Pengamanan Berlapis di Bandara

:


Oleh Dian Thenniarti, Senin, 29 Mei 2017 | 06:06 WIB - Redaktur: Juli - 770


Jakarta, InfoPublik - Pengecekkan kesiapan sarana prasarana Angkutan Lebaran salah satunya pada transportasi udara, merupakan agenda rutin tahunan krusial yang dilaksanakan regulator bidang transportasi dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

Berbeda dari tahun sebelumnya, tahun ini tidak hanya kelaikan dan kesiapan para personelnya, namun keamanan di lingkungan bandara menjadi sorotan pada Ramp Check yang dilaksanakan Minggu (28/5) di kawasan Bandara Internasional Soekarno - Hatta.

Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Agus Santoso mengemukakan, keamanan bandara menjadi sorotan yang utama mengingat beberapa waktu lalu terjadi musibah bom di salah satu simpul transportasi yaitu Terminal Kampung Melayu.

"Hal ini menjadi perhatian bahwa keamanan di simpul-simpul transportasi harus menjadi fokus juga. Apalagi dalam beberapa hari ke depan kita akan memasuki masa Angkutan Lebaran, pengguna jasa pesawat tidak sedikit jumlahnya, ini salah satu moda favorit masyarakat saat arus mudik dan balik," ujar Agus usai melakukan Ramp Check.

Menurut Agus, Kementerian Perhubungan selaku regulator transportasi diamanahkan tanggung jawab yang besar atas segala hal yang terjadi pada seluruh aktivitas transportasi di tanah air, karena itu peningkatan keamanan dilakukan di seluruh simpul transportasi baik darat, laut, kereta, termasuk udara.

Untuk itu, sejak kemarin di Bandara Soekarno Hatta telah dilakukan peningkatan keamanan. "Seperti yang tadi kita lihat, tidak hanya di area dekat terminal, kami juga menerapkan sistem keamanan berlapis di area tower air traffic controller (ATC). Kami juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam meningkatkan keamanan. Jadi mohon maaf bila pemeriksaan akan lebih ketat lagi, hal ini untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan," kata Agus.

Sebelumnya, pada Jumat (26/5), jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub bersama para stakeholder penerbangan nasional mengadakan rapat terkait antisipasi ancaman keamanan dan koordinasi Airport Security Committee, di kantor pusat AirNav Indonesia, Cengkareng.

Rapat dipimpin oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan dihadiri oleh Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Antar Lembaga, serta jajaran Ditjen Perhubungan Udara yaitu Direktur Keamanan Penerbangan, Direktur Bandar Udara, Direktur Navigasi, Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (KUPPU), Direktur Kalibrasi Penerbangan, Kepala Kantor OBU Wilayah I Soekarno-Hatta, dan Direktur Airnav Indonesia.

Selain itu hadir stakeholder penerbangan nasional, dan badan - badan terkait seperti Senior General Manager PT Angkasa Pura II Bandara Soekarno-Hatta, juga Perwakilan maskapai penerbangan, Pertamina, CIQ di lingkungan Bandara Soekarno - Hatta, Kantor SAR Jakarta, Kodim, JATC, AOC domestik, GMF, Badan Intelijen Negara, BAIS dan undangan lainnya.

Rapat koordinasi ini bertujuan mempertajam fungsi masing-masing instansi yang berada dalam Komite Keamanan Bandar Udara dalam rangka antisipasi bahaya-bahaya yang mengancam bandar udara. Baik itu ancaman dari dalam maupun ancaman dari luar.

Dalam rapat tersebut, Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso menyampaikan arahan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi terkait situasi keamanan transportasi nasional.

"Sehubungan dengan kondisi keamanan negara kita saat ini, Menteri Perhubungan menetapkan kondisi rawan (kuning) untuk transportasi nasional. Untuk itu kita harus meningkatkan sistem dan operasional keamanan, terutama transportasi udara yang menjadi bidang kita sekarang ini," ujar Agus.

Tidak hanya itu, pada Jumat (26/5) sore Menhub Budi juga melakukan video conference dengan Unit Pelaksana Teknis Kemenhub yang berada di daerah. Kemenhub juga telah berkoordinasi dengan jajaran TNI - Polri, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam melakukan pengaman berlapis pada seluruh simpul transportasi, baik itu bandara, stasiun kereta, terminal bus, maupun pelabuhan. 

Nantinya tidak hanya pasukan berseragam saja, namun juga pasukan tidak berseragam (berpakaian preman) akan diterjunkan untuk melakukan pengamanan.