:
Oleh Tri Antoro, Rabu, 3 Mei 2017 | 12:59 WIB - Redaktur: Elvira Inda Sari - 320
Jakarta, InfoPublik - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Indonesia mampu menyelaraskan antara kebebasan pers, otonomi, dan demokrasi untuk kemajuan nasional pada berbagai sektor.
"Banyak negara di dunia ini yang gagal menyelaraskan demokrasi, otonomi, dan kebebsan pers secara bersamaan," ujar Wapres Jusuf Kalla pada acara peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia 2017 atau World Press Freedom Day (WPFD) 2017 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (3/5).
Menurut Wakil Presiden, kebebasan pers penting diselaraskan dengan kedua hal diatas, demi menjaga kelangsungan penyelenggaraan negara sesuai dengan visi dan misinya. Dari kebebasan pers para pemangku kepentingan akan menyadari berbagai potensi kesalahan yang dapat dilakukan.
"Pemerintah butuh kritik dan pandangan kritis. Ada dua hal tersebut negara berjalan sesuai dengan arahnya," imbuh JK.
Betapa pentingnya arti kebebasan pers, lanjut Wakil Presiden, untuk itu pemerintah mengeluarkan peraturan terkait keselamatan bagi awak media dalam menjalankan tugasnya. Agar, ketika menyebarkan informasi para wartawan dapat melakukan secara objektif tanpa tebang pilih.
"Pemerintah menjamin keselamatan dan intervensi ketika menjalankan hal itu sehingga media dapat terjaga objektifitasnya," pungkas Wapres.
Sebagai informasi, Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka acara peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia 2017 atau World Press Freedom Day (WPFD) 2017 di Assembly Hall 1 Jakarta Convention Center (JCC).
Hadir pula pada kesempatan tersebut Mantan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta, Direktur Jenderal UNESCO Irina Bokova, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Efendi, dan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetio.