Pengadilan Tinggi NTB Kekurangan Pegawai Ahli IT

Mataram, InfoPublik- Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat (PT NTB), H. Amiryat, menyatakan pihaknya saat ini masih mengeluhkan kurangnya pengadaan pegawai yang mempunyai keahlian dalam bidang Informasi Teknologi (IT), guna mengikuti perkembangan zaman yang sarat akan kebutuhan dalam bidang teknologi informasi dalam segala bidangm termasuk pengadilan.

Hal ini disampaikan H. Amiryat saat menerima Kunjungan Kerja anggota Komisi III Bidang Hukum Dewan Perewakilan Rakyat (DPRRI) masa persidangan IV tahun sidang 2016-2017, di Mataram, NTB, Selasa (2/5). Ia menerima Kunker ini bersama Ketua PT Agama NTB dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) NTB.

Dalam kesempatan itu H. Amiryat juga mengungkapkan mengenai perlunya pembangunan rumah dinas untuk hakim dan perluasan gedung kantor PT NTB, mengingat kondisi saat ini baik rumah dinas maupun kantor sudah kurang memadai dengan kebutuhan dan tugas yang ada.

Hal lain disampaikan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat, H. Bahruddin Muhammad,  yang menyampaikan tentang kendala yang dihadapi oleh pengadilan seperti pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Agama Kota Bima dan Pengadilan Lombok Utara, "Ini sudah kebutuhan jadi kami berharap ini bisa terwujud," katanya.

Sementara itu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Sri Setyowati, sempat meminta kejelasan tentan Rancangan Undang-undang Jabatan Hakim, yang hingga kini tak kunjung selesai. RUU ini menurutnya menjadi sebuah kebutuhan yang diharapkan bisa menjadi jaminan dan kepastian atas jabatan hakim.

Kunjungan Kerja Komisi III DPR yang berlangsung di Pengadilan Tinggi Mataram ini diawali dengan berkeliling meninjau ruangan yang ada di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

Acara rapat kerja ini berakhir dengan pertukaran Plakat dan foto bersama rombongan Komisi III DPR dengan KPT Nusa Tenggara Barat, KPTA Nusa Tenggara Barat, KPTUN Mataram beserta jajarannya.

Ketua rombongan Komisi III DPR sekaligus ketua Komisi H. Desmond Junaidi Mahesa dari Fraksi Partai Gerindra dalam sambutannya sempat meminta penjelasan tentang Anggaran Tahun 2017, fungsi Pengawasan di lingkungan Peradilan dan kendala yang dihadapi oleh pengadilan. 

Tim Komisi III DPR yang turut dalam Raker ini beranggotakan 11 orang diantaranya Ichsan Soelistio dari Fraksi Partai PDIP, Eddy Kusuma Wijaya dari Fraksi Partai PDIP, H. Adies Kadir, dari Fraksi Partai Golkar, H. Ahmad Zacky Siradj dari Fraksi Partai Golkar, Wihadi Wiyanto, dari Fraksi Partai Gerindra, Didik Mukrianto, dari Fraksi Partai Demokrat, Hj. Rohani Vanath dari Fraksi Partai PKB, H. Arsul Sani, dari Fraksi Partai Nasdem dan Dossy Iskandar Prasetyo dari Fraksi Partai Hanura.