Kasum TNI Buka Rakornis POM TNI Tahun 2017

Jakarta, InfoPublik- Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksdya TNI Didit Herdiawan membuka Rapat Koordinasi Teknis Polisi Militer (Rakornis Pom) TNI TA 2017 di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (6/3).

Rakornis mengusung tema "Dilandasi Loyalitas, Moralitas dan Integritas, Pom TNI Siap Untuk Mewujudkan TNI yang Solid, Kuat, Hebat, Profesional dan Dicintai Rakyat Dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok TNI” diikuti oleh 132 peserta.

“Tema tersebut harus menjadi komitmen yang kuat jajaran kepolisian militer TNI untuk dapat merefleksikan dan merevitalisasi perannya guna meningkatkan kesiapan institusi polisi militer, sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004,” tutur Kasum TNI.

Didit menjelaskan bahwa, Rakornis POM TNI diarahkan guna memantapkan sinergitas pelaksanaan  pembinaan teknis kepolisian militer di lingkungan TNI, terwujudnya koordinasi serta kerja sama dengan institusi penegak hukum dan kegiatan hak azasi manusia sehingga dapat tercipta suatu kondisi personel yang  taat hukum.

“Sejak kepemimpinan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sudah diadakan revitalisasi besar-besaran untuk mewujudkan sinergitas dan interoperability di masing-masing satuan, khususnya di TNI tidak ada lagi ego sektoral,” terang Kasum TNI.

Ia berharap permasalahan dalam bidang tugas agar disampaikan secara terbuka, objektif dan dikomunikasikan dua arah, selanjutnya  dibahas dan didiskusikan bersama guna mendapatkan solusi terbaik dengan memperhatikan seluruh aspek-aspek yang terkait secara komprehensif. “Oleh sebab itu, semua pihak harus memiliki kesadaran untuk menerima saran, kritikan serta segera melakukan introspeksi internal terhadap kinerja selama ini, agar pelaksanaan program kerja kepolisian militer tahun 2017, bisa lebih baik dari tahun sebelumnya,” ujarnya

Ia menambahkan kebijakan Pemerintah dan Panglima TNI mengedepankan reformasi birokrasi yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dalam hal ini TNI melibatkan Polisi Militer dalam pembenahan di lingkungan TNI.

Dia menilai potensi penyalahgunaan wewenang jabatan dan korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa serta pemanfaatan barang-barang milik negara yang ada kaitannya dengan kegiatan swakelola harus terus  dikawal.  “Lakukan pengawalan dengan bersama-sama, bukan harganya, siapa pemenangnya, dari mana negaranya tapi proses pelaksanaan pengadaan dilakukan sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan sehingga tidak menjadi masalah di kemudian hari,” ungkap Kasum TNI.