:
Oleh Tri Antoro, Senin, 13 Februari 2017 | 08:51 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 1K
Jakarta, InfoPublik - Seluruh instansi pemerintah diminta menanggapi informasi yang tidak benar (hoax) terkait pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara transparan.
"Seluruh pemangku kepentingan dapat berkumpul untuk membahas hoax. Jangan menyebabkan distrust, semakin kita tertutup dan tidak transparan ketika menjelaskan hoax itu bisa dipikir orang benar," ujar Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy saat Diskusi Bersatu Dalam Pilkada, di Warung Daun Jakarta, Sabtu (11/2).
Menurutnya, informasi hoax yang deras beredar di masyarakat menjelang pemilihan Pilkada perlu ditanggapi dengan transparan. Agar masyarakat memahami permasalahan dan percaya terhadap Pemerintah dalam melakukan penyelenggaraan pesta demokrasi ini. "Kita merasakan informasi seliweran di DKI ini, namun masih belum dijelaskan oleh instansi terkait, supaya masyarakat dapat kejelasan," tuturnya.
Ia menyarankan, agar instansi terkait bisa menanggapi informasi hoax dengan cepat, supaya informasi tersebut tidak disangkutpautkan dengan isu-isu yang lainnya. "Secara umum ini harus transparan apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk dipublikasikan harus direspon cepat," katanya.
Lukman juga mengatakan, keterbukaan pada saat ini memang penting, adanya hal itu jadi medium bagi masyarakat untuk mengawasi setiap proses dalam penyelenggaraan Pilkada. Namun saat ini masih kurang keterbukaan yang dilakukan oleh pihak-pihak penyelenggara pemilihan Kepala Daerah. "Sekarang ini saya melihat ini prosedural belum bisa menangkap substansi sehingga publik belum bisa percaya," ungkapnya.