:
Oleh Tri Antoro, Senin, 13 Februari 2017 | 08:14 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 261
Jakarta, InfoPublik - Potensi kerawanan konflik harus dapat diredam oleh aparat penegak hukum pasca pesta demokrasi Pilkada serentak yang akan diselenggarakan di 101 daerah di Indonesia, Rabu (15/2).
"Saya imbau pihak Bapak Rikwanto (Polri) petakan potensi kerawanan yang akan terjadi," ujar Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy di Diskusi Bersatu Dalam Pilkada, Warung Daun, Jakarta, Sabtu (11/2).
Berdasarkan Kunjungan Komisi II, lanjut Edy, ada beberapa daerah yang kekuatan pendukung kandidatnya relatif merata kekuatannya dapat berpotensi konflik bila tidak diawasi oleh penegak hukum. Seperti di DKI Jakarta ketiga pasang kandidat mempunyai kekuatan pendukung yang merata harus diperhatikan.
Jadi, menjaga keamanan dan kondusifitas masyarakat pasca pilkada memang dibutuhkan, karena ada potensi pendukung kandidat yang kalah melakukan tindakan melanggar hukum. "Ada beberapa daerah seperti Aceh, Papua, DKI, dan Banten punya karakteristik yang hampir sama fans masing-masing calon kepala daerah mempunyai massa yang sama-sama kuat," imbuhnya.
Ia melanjutkan, selama ini pihaknya telah berusaha meredam setiap potensi-konflik di daerah, agar penyelengaraan Pilkada serentak dapat berjalan lancar. Sudah seharusnya pasca pesta demokrasi keamanan dan perdamaian dapat dijaga aparat. "Banyak sekali yang kami tahan, pasca pilkada seperti apa," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Penerangan Mabes Polri Brigjen Pol Rikwanto menjelaskan, lembaganya telah mengerahkan dua pertiga kekuatan untuk menjaga berjalannya Pilkada pada 101 daerah di Indonesia. Sudah mulai bergerak mengamankan dimulai Sabtu pagi di tempat yang akan menyelenggarakan pesta demokrasi.
"Apel 3000 personil, secara umum di tingkatan pemerintah daerah sudah bergerak di posisi masing-masing," kata Rikwanto.
Rikwanto menambahkan, kesiapan pengamanan akan melibatkan TNI, Satpol pp dan lain-lainnya. Secara umum kesiapan sudah seluruhnya dengan fokus tempat pemilihan dan berkumpulnya masyarakat guna mencegah adanya oknum yang provokatif.
"Tidak ada masalah dalam pengamanan penempatan personil ditempat-tempat tertentu dijalankan dan tempat masyarakat, jgn sampai ada oknum-oknum yang memancing situasi tidak kondusif," ungkapnya.