Menteri PANRB Apresiasi Program Berdampak Nyata Milik KKP

: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas. Foto: Ismadi Amrin/InfoPublik


Oleh Isma, Minggu, 31 Maret 2024 | 09:21 WIB - Redaktur: Untung S - 189


Banyuwangi, InfoPublik - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memberikan program-program bermanfaat dan berdampak nyata kepada masyarakat.

Salah satu program yang dilaksakanan KKP adalah penyerahan kapal hasil rampasan terhadap Ilegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Indonesia. KKP menyerahkan kapal hasil rampasan tersebut kepada sejumlah pemerintah daerah, salah satunya di Kabupaten Banyuwangi.

Kemudian, KKP juga intens mendorong program Kampung Nelayan Modern (Kalamo) termasuk di Kabupaten Banyuwangi. Diharapkan hal-hal tersebut dapat diperluas dan dikembangkan, sehingga masyarakat yang merasakan semakin banyak.

Demikian disampaikan Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas usai meninjau program KKP di di Pantai Ancol Plengsengan, Lateng, Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (30/3/2024).

Menteri PANRB mengatakan bahwa pihaknya diberi tugas oleh Presiden Joko Widodo, salah satunya adalah menilai akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga, serta mengukur nilai reformasi birokrasi (RB) yang didasarkan pada sejumlah kriteria seperti dampaknya ke penurunan kemiskinan serta pengangguran.

“Saya ke sini termasuk melihat kebijakan kementerian yang berdampak langsung ke rakyat daripada kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak. Kami melihat apa yang dikerjakan oleh Pak Menteri KKP ini sangat bagus, langsung berdampak menggerakkan ekonomi rakyat, yang ujungnya adalah penurunan kemiskinan sesuai dengan reformasi birokrasi berdampak,” kata Abdullah Awar Anas.

Dengan pemberian kapal tangkap ikan hasil rampasan negara, lanjut Anas, dapat memberikan dampak yang luar biasa, dimulai dari jumlah tangkapan ikan yang akan meningkat. Selanjutnya roda perekonomian khususnya kelompok nelayan dapat berjalan dengan baik.

Terkait pembangunan Kalamo, KKP memiliki program membangun Kampung Nelayan Modern (Kalamo), di Pantai Ancol Plengsengan, Lateng, Banyuwangi, Jawa Timur. Program berdampak nyata bagi masyarakat Lateng ini diapresiasi

Untuk membangun Kalamo di Lateng tersebut, KKP menyiapkan anggaran sekitar Rp22 miliar.

Pada kesempatan yang sama Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan asal kapal ikan tersebut dari barang rampasan yang sudah ditetapkan pengadilan menjadi milik negara. KKP memiliki kebijakan yang diberi nama 'Tangkap-Manfaat', yaitu dengan menyerahkan kapal tersebut untuk mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan.

“Dulu kapal rampasan itu ditenggelamkan, sejak sekarang kami bicara dengan Kejaksaan untuk KKP sumbangkan ke nelayan yang masih menggunakan kapal tradisional. Yang sudah selesai (diproses) kami serahkan saja ke pemda untuk nelayan," kata Menteri KKP.

Menteri KKP menambahkan, kebijakan pemerintah saat ini adalah bagaimana penegakan hukum yang dilakukan bisa berdampak dalam hal ini peningkatan kesejahteraan nelayan.

"Banyuwangi menjadi salah satu prioritas yang mendapat hibah kapal hasil rampasan untuk diserahkan ke nelayan. Diharapkan dengan pengelolaan kapal yang dilakukan nelayan Banyuwangi bisa menjadi contoh bagi daerah lain," kata Sakti Wahyu Trenggono.

Program Kalamo merupakan upaya pemerintah mengubah wajah kampung nelayan tradisional menjadi modern dilengkapi dengan sejumlah fasilitas pengusahaan perikanan modern yg dapat meningkatkan produktivitas, kompetensi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Kalamo Lateng akan dibangun di lahan seluas hampir 1 hektare (ha). Lokasinya tepat di ujung Pantai Ancol Plengsengan, tidak jauh dari pusat kota Banyuwangi. Kawasan ini adalah sentra kuliner sea food yang berada di kawasan kampung nelayan. Dikenal sebagai jujugan wisatawan untuk menikmati kelezatan hidangan laut sembari menikmati panorama Selat Bali.

Menteri KKP menjelaskan, pembangunan Kalamo di Lateng akan dimulai sekitar Mei mendatang. Proses pembangunannya diprediksi rampung dalam tiga bulan.

"Kalamo ini konsepnya lebih ke arah tematik. Di sini serba dekat. Ikan yang ditangkap nelayan bisa langsung dibeli dan dinikmati oleh para pembeli. Apalagi di kawasan ini sebelumnya telah menjadi salah satu sentra kuliner seafood di Banyuwangi. Itu akan melengkapi," kata Sakti Wahyu Trenggono.

Kawasan Kalamo akan dilengkapi sejumlah fasilitas, di antaranya sentra kuliner, indoor dan outdoor area, riverside area, rooftop area, bale nelayan dan shelter pendaratan ikan. Selain juga dilengkapi bengkel kapal nelayan, stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN), fish store, pabrik es, dan lainnya.

"Jadi ikan yang sudah ditangkap masih fresh bisa langsung disajikan ke pengunjung atau disimpan di cold storage. Selain itu juga ada fish store yang nantinya sebagai etalase produksi olahan ikan dari para istri nelayan yang bisa dibawa sebagai oleh-oleh," ujar Menteri KKP.

Menteri KKP menjelaskan, hasil produksi tangkapan ikan Kalamo juga akan mendukung kebutuhan untuk sentra kuliner dan fish market di daerah Mandar yang telah lebih dulu ada.

Kawasan Pantai Ancol Plengsengan itu berada di kawasan nelayang Kampung Mandar yang tidak jauh dari pusat kota Banyuwangi. Pantai ini masuk dalam perairan Selat Bali, dan berdekatan dengan destinasi Pantai Boom Marina.

Terdapat sekitar 502 nelayan di kawasan itu dengan total produksi rata-rata 50 ton per bulan. Mayoritas nelayan melaut dengan cara konvensional, yakni memancing dan menggunakan jaring. Hasil tangkapan nelayan wilayah itu didominasi oleh ikan tongkol, lemuru, kacangan, dan bengkunis.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut baik dan berterima kasih atas rencana KKP membangun Kalamo di Banyuwangi. Menurut Ipuk, dengan dibangunnya kawasan ini tidak hanya menjadi wajah baru destinasi di Banyuwangi, namun yang paling utama adalah meningkatnya kesejahteraan nelayan setempat.

"Kalamo akan jadi bagian penting di kampung nelayan, dengan menjadi tempat yang lebih ikonik dan tersinergi dengan pariwisata. Fasilitas untuk kebutuhan kerja nelayan juga dilengkapi, seperti bengkel dan tempat pendaratan ikan yang lebih baik," kata Ipuk.

Ipuk juga mengaku senang, karena KKP juga akan memfasilitasi pembangunan gedung PAUD di kawasan tersebut.

“Tadi sudah diskusi, perlu dibangun PAUD di sana untuk anak-anak nelayan setempat. Ada ruangan yang nanti bisa dimanfaatkan untuk gedung PAUD, kita yang akan menyiapkan sarpras lainnya. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan untuk nelayan Banyuwangi,” pungkas Ipuk.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Isma
  • Rabu, 8 Mei 2024 | 11:19 WIB
BINS Menjadi Terobosan Budi Daya Ikan Nila di Darat
  • Oleh Isma
  • Selasa, 7 Mei 2024 | 12:51 WIB
KKP Maksimalkan Serapan Hasil Tangkapan Nelayan Aceh
  • Oleh Isma
  • Minggu, 5 Mei 2024 | 22:20 WIB
KKP Apresiasi Stakeholder Pemanfaatan Ruang Laut
  • Oleh Isma
  • Sabtu, 27 April 2024 | 10:40 WIB
Pengelolaan Sedimentasi untuk Kesejahteraan Masyarakat