Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2022 Sesuai Proyeksi Kemenkeu

Jakarta, InfoPublik - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal i-2022 sudah sesuai dengan proyeksi pemerintah.

“Pertama, kalau bicara tentang pertumbuhan Kuartal 1 yang kemarin telah disampaikan oleh Badan Pusat Statistik, kita melihat pertumbuhan ekonomi di atas 5% ini sesuai dengan proyeksi yang di Kementerian Keuangan lakukan. Walaupun selalu ada di range nya tapi poin estimate kita sangat mendekati,” ujar Menkeu seperti dikutip dari laman Kemenkeu pada Kamis (12/5/2022).

Menkeu mengungkapkan, kenaikan sebesar 5% merupakan hal yang harus disyukuri di tengah kontraksi ekonomi, namun berbanding lurus dengan tantangan yang tidak mudah untuk dihadapi.

“Namun tantangannya juga tambah dan berubah. Kita semua tahu mengenai perang yang terjadi di Ukraina yang menimbulkan spill over atau rambatan yang sangat banyak dan sangat pelik, yaitu jadinya disruption supply dan juga dari sisi kenaikan harga-harga komoditas yang akan memunculkan tantangan yang jauh lebih rumit. Inflasi di negara-negara maju melonjak bahkan juga di atas 5,7% kalau di Amerika sudah di atas 8% di Eropa sudah diatas 7%, ini pasti akan direspon dengan pengetatan moneter,” ujarnya.

Meski begitu, Menkeu menjelaskan bahwa terdapat beberapa cara dalam menghadapi tantangan tersebut, diantaranya dengan menjaga daya beli masyarakat dengan memberikan subsidi terhadap BBM dan listrik

“Harga minyak BBM dunia ini sekarang sudah di atas 100 brand maupun WTI. Itu semuanya di atas 100 dolar perbarel. Padahal asumsi APBN kita hanya di 63 dolar. Perbedaan yang sangat besar. Ini pun harga minyak di Indonesia belum diubah kecuali kemarin pertamax dilakukan adjustmen. Tapi pertalite, solar, semuanya berubah. Yang terpenting adalah menjaga daya beli masyarakat yang masih belum pulih. jadi ini treat of nya adalah menjaga daya beli masyarakat," katanya.

Demikian juga dengan listrik yang tidak terjadi perubahan harga walaupun komponen listrik dari mulai batubara sudah menggunakan policy DMO dengan harga 70 dolar.

"Padahal harganya sekarang sudah di atas 200 dolar, atau kita bicara tentang yang masih menggunakan gas. Jadi biaya listriknya naik tapi harga listrik di masyarakat tidak berubah, pasti nanti harus ada yang bayar, yang bayar siapa? Lagi-lagi APBN,” terang Menkeu.

Menkeu juga berharap, bahwa APBN dapat menjadi suatu bantalan yang baik, tetap suistanable dan memiliki fokus utama yaitu masyarakat terlindungi, ekonominya tetap momentumnya tumbuh, namun dengan APBN yang tetap sehat.