Seluruh Instansi Harus Tindak Lanjuti Rekomendasi BPKP dan APIP

Jakarta, InfoPublik - Setiap rekomendasi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) harus ditindak lanjuti. Demi, mencegah terjadi potensi penyalahgunaan anggaran dalam beberapa waktu ke depan.

"Semua rekomendasi harus ditindaklanjuti. Jangan berhenti hanya direkomendasi saja," ujar Presiden Joko Widodo melalui siaran tayangan Akun YouTube Sekretariat Presiden ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta pada Kamis (27/5/2021).

Menurut dia, seluruh pimpinan lembaga harus menindak lanjuti rekomendasi yang telah diberikan oleh BPKP dan APIP. Lakukan hal tersebut, setelah mendapatkan rekomendasi dari kedua unsur di atas.

Berbekal dari rekomendasi yang diberikan oleh BPKP dan APIP dapat dijadikan rujukan untuk melakukan pengawasan. Ketika sudah mengetahui sumber permasalahan dari awal akan memudahkan instansi terkait di atas melakukan pencegahan terhadap potensi penyimpangan.

"Tuntaskan sampai ke akar masalah sehingga tidak terjadi masalah yang sama di tahun berikutnya," tuturnya.

Oleh karena itu, Presiden mengimbau, seluruh pimpinan lembaga untuk bisa memberikan akses penuh terhadap BPKP dan APIP. Sehingga, anggaran negara yang diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat dapat sepenuhnya disalurkan dengan tepat.

"Berikan akses dan informasi yang akurat, jangan ada yang ditutup-tutupi," imbuhnya.

Dengan begitu, BPKP dan APIP dapat segera berkolaborasi dengan berbagai instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Agar, masyarakat mendapatkan manfaat yang lebih besar dari program-program pemerintah yang tepat sasaran.

"Saling bekerja sama, saling koreksi, saling memperbaiki agar program-program pemerintah berjalan efektif, masyarakat mendapatkan manfaat sebesar-besarnya," pungkasnya. 

(Foto: BPMI Setpres)