:
Oleh Dian Thenniarti, Kamis, 28 Februari 2019 | 08:51 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 769
Jakarta, InfoPublik - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubla Kemenhub) melalui Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, menggagas program kontainer masuk desa, bekerja sama dengan Maritime Research Institute Nusantara (Marin).
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko menjelaskan, maksud dari gagasan tersebut adalah pengembangan dari penyelenggaraan angkutan logistik Tol Laut, dimana selama ini berjalan hanya port to port (dari pelabuhan ke pelabuhan), ke depannya akan menjadi end to end (langsung sampai ke konsumen), sehingga tepat sasaran ke masyarakat agar dapat merasakan harga yang terjangkau.
Dengan gagasan baru tersebut diharapkan mampu menurunkan disparitas harga, serta memastikan ketersediaan berbagai bahan pokok dan penting di wilayah desa yang selama ini belum maksimal.
"Program Kontainer Masuk Desa ini akan mempermudah akses pemasaran hasil komoditas desa ke berbagai wilayah, baik dalam maupun luar negeri yang selama ini menjadi kendala banyak desa di Indonesia, sehingga ekonomi desa pun akan tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik," jelas kata Capt. Wisnu, Rabu (27/2).
Di awal implementasinya, program Kontainer Masuk Desa ini akan difokuskan di salah satu desa di pulau terluar di Indonesia, yaitu Desa Essang di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Dan tahap selanjutnya juga akan difokuskan ke daerah Memberamo dan Boven Digoel di Papua.
Menurut Capt. Wisnu, program kontainer masuk desa merupakan rencana yang dapat di praktekkan (practicable) untuk diimplementasikan agar barang yang diangkut dengan kontainer Tol Laut itu secara berjenjang dalam level konektivitas bisa diteruskan oleh kapal-kapal perintis laut, kapal perintis penyeberangan dan kapal-kapal Pelayaran rakyat sebagai armada semut.
Tidak hanya itu, Capt. Wisnu menambahkan, Kementerian Perhubungan bersama Pelindo Marine Service, anak perusahaan PT. Pelindo III Surabaya juga akan menyiapkan mini kontainer (minicon) dengan ukuran yang memungkinkan agar bisa masuk ke wilayah pedesaan, dan pulau terpencil yang tidak memiliki infrastruktur jalan raya yang lebar dan hanya mampu diangkut dengan truk kecil atau mobil bak terbuka.
Selain itu, pemerintah juga mendorong integrasi moda Tol Laut dengan moda darat, baik angkutan sungai maupun angkutan jalan yang dapat melayani angkutan barang, sehingga proses distribusi logistik bisa mencakup end-to-end yang dimulai dari penjual barang sampai penerima barang.
"Program tol laut ini merupakan gabungan dari elemen program kewajiban pelayanan publik (PSO) yang terdiri dari angkutan laut penumpang kelas ekonomi atau yang dikenal sebagai kapal putih Pelni, angkutan laut perintis yang dikenal dengan kapal Sabuk Nusantara, Tol Laut Angkutan Barang atau dikenal dengan nama Kontainer Tol Laut, dan angkutan kapal khusus ternak.
Lebih lanjut Capt Wisnu menambahkan, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan angkutan logistik melalui Tol Laut, Kemenhub bekerjasama dengan PT Telkom sedang menyiapkan teknologi informasi berupa dashboard, sebagai model bisnis baru untuk memotong rantai bisnis yang panjang.
"Dengan adanya Dashboard akan memudahkan para pedagang kecil dapat langsung membeli barang lewat tol laut," kata Capt. Wisnu.
Capt. Wisnu meminta agar masyarakat optimis dengan keberadaan tol laut yang setiap tahunnya terus menunjukan tren peningkatan, dan terus melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan guna menurunkan disparitas harga antara wilayah barat Indonesia dengan wilayah timur Indonesia.
"Keoptimisan dan dukungan dari semua pihak akan menjadikan kekuatan yang luar biasa untuk menyukseskan program tol laut ini sebagai bagian dari konektivitas laut seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari tren pencapaian tol laut yang terus meningkat dari tahun ke tahun seperti jumlah trayek dan statistik penurunan harga di wilayah timur Indonesia," tutup Capt. Wisnu.
Sebagai informasi, Kemenhub telah menyiapkan kapal perintis milik negara dengan ukuran 200 GT hingga 2000 GT dengan kapasitas angkut 30.000 penumpang, untuk mendukung kapal tol laut membawa logistik ke daerah-daerah hinterland atau daerah-daerah yang berada di sekitar pelabuhan yang disinggahi kapal tol laut, yang tidak bisa dijangkau dengan kapal tol laut.
Terkait dengan muatan balik dari tol laut yang belum optimal, Kemenhub menyiapkan strategi reefer container, dan melakukan revisi tarif muatan balik hingga 50 persen, serta merevisi tarif jasa kepelabuhanan untuk mengurangi biaya kegiatan bongkar muat di pelabuhan.
Kemenhub juga mendorong pihak terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, PT Pelni, Djakarta Lloyd, PT ASDP, PT Semen Indonesia, BULOG, PT RNI, PT PPI dan Pelindo I hingga IV, serta Pemerintah Daerah untuk berperan aktif dalam mengoptimalkan muatan balik tol laut dengan meningkatkan sinergi melalui program Rumah Kita atau gerai maritim.