Tiga Tahun Jokowi-JK, PDB Perikanan Melebihi Nasional

Jakarta, InfoPublik – Salah satu  program unggulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah pemberantasan illegal fishing. KKP mencatat sejak akhir tahun 2014 hingga memasuki triwulan akhir 2017 secara keseluruhan telah menenggelamkan kapal pencuri ikan sebanyak 683 unit.

Demikian terungkap dalam paparan tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK yang disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengusung tema "Pengembangan Ekonomi Maritim dan Peningkatan Produktivitas Sumber Daya Laut", di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (18/10).

Sudah tentu pemberantasan illegal fishing merupakan bagian dari upaya penegakan kedaulatan maritim. Bagaimanapun, negara harus hadir dan sanggup menjaga seluruh sumber daya kelautan agar kekayaannya dapat dimanfaatkan sepenuhnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Sejalan dengan gencarnya operasi penangkapan illegal fishing dan hadirnya negara mengawasi sumber kelautan, kita saksikan juga bagaimana produktivitas hasil ikan tangkap masyarakat nelayan trendnya naik.

Catatan Menteri Susi Pudjiastuti, jika pada akhir 2014 jumlah tonase perikanan tangkap yang dihasilkan oleh nelayan sebanyak 6,4juta ton, maka pada 2016 naik menjadi 6,8juta ton.

Selain itu, KKP juga mengembangkan perikanan budi daya di sepanjang pantai. Di sentra-sentra perikanan budidaya, Pemerintah mendorong penggunaan pakan mandiri sehingga berhasil mengurangi ongkos produksi dan impor pakan. Data KKP mencatat, jumlah perikanan budi daya pada akhir 2014 adalah 14,3 juta ton, naik menjadi 16,6 juta ton pada 2016. Menarik dicatat disini ialah, bagaimana daya beli masyarakat perikanan naik signifikan karena program pakan mandiri, di mana margin keuntungan petani naik tajam dibandingkan sepuluh tahun terakhir yang bergantung pada pakan impor.

"Data KKP mencatat Nilai Tukar Perikanan (NTP) Tahun 2014 ialah 102,73 menjadi 103,79 pada September 2017," jelas Susi.

Hal lain patut dicatat ialah peningkatan konsumsi ikan di masyarakat. Menurut KKP pada  2014 tercatat konsumsi ikan ialah 38,14 kg/kapita dan naik pada 2015 menjadi 41,11 kg/kapita; konsisten naik menjadi 43,94 kg/kapita pada 2016; dan ditargetkan naik lebih signifikan menjadi 47,12 kg/kapita pada akhir 2017 nanti.

Sementara bicara ekspor perikanan, KKP mencatat  pada 2015 sektor ini menyumbang 3,94 USD miliar, naik menjadi 4,17 USD miliar di 2016, dan data sementara pada 2017 membukukan 2,38 USD miliar.

Benar, ada penurunan nilai angka ekspor. Tapi, ini bukan dikarenakan turunnya produktivitas melainkan lebih dikarenakan pengetatan penggunaan alat penangkapan ikan.

Kebijakan KPP melarang penggunaan trawl, seine tets, atau lazim disebut “cangkrang”, sudah tentu berdampak terjadi penurunan tonase penangkapan ikan. Tapi di sisi lain, kebijakan pelarangan cangkrang dimaksudkan untuk menjaga kelestarian hayati stok ikan di perairan lautan Indonesia demi generasi mendatang.

Meski demikian, bicara secara umum tentang capaian tiga tahun Pemerintahan Jokowi – JK di sektor perikanan tentu terlihat signifikan. Bagaimana tidak, pasalnya saat ini terjadi pertumbuhan PDB Perikanan di atas rata-rata pertumbuhan PDB Nasional. Hal yang notabene tidak pernah terjadi sebelumnya. Data KKP mencatat pada 2015 angkanya mencapai 8,35% , 2016 mencapai 7,03%, dan 2017 mencapai 7,08%. Sementara dulu sebelum di era Presiden Jokowi, patut digarisbawahi PDB Perikanan selalu di bawah PDB Nasional.

Hadir sebagai pembicara lain dalam diskusi itu adalah Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Kepala KSP Teten Masduki selaku tuan rumah dan membuka acara. Acara itu dipandu oleh Jubir Presiden Johan Budi SP.